MAKASSAR, GEMADIKA.com – Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Selatan, Irjen Pol Andi Rian R Djajadi, menerima masukan penting dari empat organisasi pers dalam diskusi yang digelar di Kantor Tribun Timur, Makassar, Selasa (17/9/2024).

Diskusi tersebut difasilitasi oleh Forum Dosen dan turut menghadirkan sejumlah tokoh, seperti Ketua KPU Sulsel Hasbullah dan Ketua Bawaslu Sulsel Mardiana Rusli.

Keempat organisasi pers yang hadir adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Makassar yang diwakili oleh Didit Hariyadi, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulsel yang diwakili oleh Andi Muhammad Sardi, Pewarta Foto Indonesia (PFI) Makassar yang diwakili oleh Iqbal Lubis, serta Asosiasi Media Siber Indonesia (Amsi) Sulsel yang diwakili oleh Hajriana Ashadi.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua AJI Makassar, Didit Hariyadi, mengapresiasi situasi keamanan jurnalis di Sulawesi Selatan selama tahun 2024. Ia menekankan bahwa selama periode Januari hingga September, tidak ada laporan terkait kekerasan fisik maupun digital terhadap wartawan di Sulsel.

“Untuk kasus kekerasan, kekerasan digital, baru tahun ini Alhamdulillah wartawan tidak mengalami kekerasan,” kata Didit Hariyadi.

Didit juga membandingkan kondisi ini dengan situasi pada Pilkada 2014 dan 2019, di mana beberapa jurnalis mengalami kekerasan, baik dari peserta pilkada maupun oknum aparat. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian sengketa pemberitaan melalui Dewan Pers, sesuai dengan lex spesialis undang-undang pers.

“Kekerasan itu, bukan cuman pelakunya adalah (oknum) aparat, tapi dari memang para penguasa yang melaporkan kami karena UU ITE,” ujarnya.

Olehnya itu, Didit Hariyadi meminta agar sengketa pemberitaan tetap diselesaikan melalui jalur Dewan Pers.

Sementara itu, Ketua IJTI Sulsel, Andi Muhammad Sardi, menyoroti minimnya keterbukaan informasi di beberapa instansi, terutama di Polres Gowa. Ia menyampaikan keluhan dari jurnalis televisi yang kesulitan mendapatkan akses wawancara di wilayah tersebut.

“Untuk pak Kapolda, lagi-lagi di Polres Gowa, minim untuk keterbukaan informasinya. Kami agak kesulitan untuk mendapatkan informasi, bahkan kami harus mencari dan menunggu beberapa hari,” ungkapnya.

Tidak ketinggalan, Ketua PFI Makassar, Iqbal Lubis, meminta Polda Sulsel untuk lebih memperhatikan keamanan di dunia maya. Ia menyoroti maraknya akun provokatif di media sosial yang menggunakan foto-foto jurnalis untuk membuat meme bernada provokasi menjelang pemilu.

“Untuk pak Kapolda, sebaiknya khusus kriminal di dunia maya ini, karena punya tim yang menangani itu (tim cyber) agar menjadi atensi juga,” harapnya.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Irjen Pol Andi Rian menegaskan komitmen Polda Sulsel dalam menjaga kebebasan pers. Ia menjelaskan bahwa sejak awal menjabat sebagai Kapolda, dirinya telah mengarahkan agar laporan terhadap jurnalis diserahkan kepada Dewan Pers.

“Kalau kita flashback ke belakang, saat awal pertama saya tugas di sini, kan ada teman-teman jurnalis yang dilaporkan ke polisi. Tapi saya tegaskan bahwa laporan itu agar tidak diproses pidana dan biarkan Dewan Pers yang mengurusnya,” terang Andi Rian.

“Kalau memang Dewan Pers menemukan ada pelanggaran pidana, ada pelanggaran etik, baru kita tetapkan ke tanah pidana,” sambungnya.

Sikap itulah kata Andi Rian, sebagai wujud komitmen Polri khususnya Polda Sulsel dalam kolaborasi dengan insan pers.(Rahman)