SORONG, GEMADIKA.com – Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, menegaskan pentingnya percepatan cakupan vaksin polio, penanggulangan tuberkulosis (TBC), dan penurunan stunting di enam provinsi Papua. Hal ini disampaikan dalam kunjungan lapangan dan rapat koordinasi yang diadakan di Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Senin (30/9/2024).
Rapat ini berlangsung secara hybrid dan dipimpin oleh Menko Bidang PMK, melibatkan kementerian dan lembaga lintas sektor seperti Kemenko Bidang PMK, Kemenkes, BKKBN, Bappenas, serta pemerintah daerah dari provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua.
Restuardy menekankan perlunya sumber daya yang memadai, termasuk pembiayaan, tenaga kesehatan, serta vaksin dan logistik, untuk memastikan vaksinasi polio berjalan lancar. Bagi daerah yang tidak berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB), dia mendorong penganggaran melalui APBD dengan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) jika diperlukan.
“Kolaborasi lintas sektor, termasuk tokoh agama, organisasi profesi, dan satuan pendidikan, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang vaksinasi dan penanggulangan TBC,” jelas Restuardy.
Ia juga menekankan bahwa penanggulangan TBC harus bersifat tematik dan melibatkan berbagai sektor untuk mempercepat pencapaian target, terutama terkait penemuan kasus dan pengobatan. Kabupaten Intan Jaya, Manokwari, dan Manokwari Selatan diharapkan mencapai 100% aksi konvergensi, sementara Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan diminta segera melaksanakan penilaian kinerja sebelum Oktober 2024.
Kemendagri berharap dengan komitmen semua pihak, cakupan vaksin polio meningkat, TBC tertanggulangi dengan cepat, dan stunting dapat berkurang di enam provinsi Papua. Partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat sangat diperlukan agar program ini mencapai hasil yang optimal. (Selamet)
