JAKARTA, GEMADIKA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di Daerah yang berlangsung di Royal Palm Hotel, Jakarta Barat, pada 22-23 Oktober 2024.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari Dinas Sosial Provinsi, Bappeda, Dinas Sosial Kabupaten/Kota, serta Kementerian Sosial dan Kementerian PPN/Bappenas.
Chaerul Dwi Sapta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III di Ditjen Bina Bangda Kemendagri, membuka rapat dengan menekankan pentingnya inovasi dari pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan sosial yang semakin kompleks. Dalam situasi krisis ekonomi global yang berimbas pada anggaran daerah, kolaborasi lintas sektor menjadi sangat penting.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta korban bencana alam dan sosial tetap mendapatkan layanan yang layak. SPM Bidang Sosial adalah jaminan dasar yang harus kita prioritaskan,” ujar Chaerul dalam rilis yang diterima redaksi pada Rabu (23/10).
Berdasarkan data terbaru, penerapan SPM Bidang Sosial di tingkat provinsi menunjukkan peningkatan signifikan. Pada tahun 2023, capaian nasional provinsi mencapai 84,58%, meningkat 21,39% dibandingkan tahun 2019. Sementara itu, capaian di tingkat kabupaten/kota pada tahun 2023 berada di angka 83,98%, meningkat 44,20% sejak tahun 2019.
“Ini adalah pencapaian yang baik, tetapi masih banyak yang harus kita lakukan untuk memastikan kualitas layanan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tambahnya.
Selain evaluasi penerapan SPM, rapat ini juga membahas program-program penting dalam 100 hari pertama Presiden dan Wakil Presiden, termasuk Program Makan Bergizi Gratis dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis. Chaerul menegaskan perlunya memperluas jangkauan program ini, terutama bagi masyarakat terlantar dan rentan.
“Ini adalah peluang besar bagi Dinas Sosial dan Bappeda untuk berperan aktif dalam menyukseskan program-program prioritas tersebut, sehingga manfaatnya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya yang terdata secara administratif,” tegasnya.
Melalui rapat tersebut, Chaerul berharap agar pemerintah daerah dapat merumuskan strategi yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi yang terus berkembang, dengan tetap berfokus pada peningkatan layanan dasar bagi masyarakat yang paling membutuhkan di akhir tahun 2024. (Selamet)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan