BANDA ACEH, GEMADIKA.com – Mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh mendesak Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) untuk segera memanggil Pertamina terkait permasalahan distribusi gas LPG 3 kg yang dinilai tidak tepat sasaran. Mereka meminta agar pengelolaan distribusi gas bersubsidi tersebut dialihkan ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa guna memastikan gas sampai ke masyarakat yang berhak.
Menurut mahasiswa, distribusi yang tidak tepat sasaran dan adanya permainan harga sangat merugikan masyarakat. Mereka setuju dengan usulan Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) yang mendorong agar BUMG di setiap desa mengelola distribusi gas 3 kg.
“Stok gas sering habis di pangkalan, dan harga jualnya jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Ini sangat meresahkan. Kami sangat setuju jika distribusi ini dikelola langsung oleh BUMG di setiap desa. Kami yakin proses distribusi akan lebih transparan, tepat sasaran, dan dapat menekan praktik-praktik kecurangan yang terjadi di lapangan,” ujar Mj Thabari, mahasiswa UIN Ar-Raniry, Kamis (17/10/2024).
Mahasiswa meminta Pj Gubernur Aceh dan DPRA untuk segera membuat Qanun yang mengatur alih distribusi gas 3 kg ke BUMG. “Gas subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat kecil. Distribusinya harus dijamin tepat sasaran, dan tidak ada lagi alasan untuk menunda,” tegas putra Aceh Besar tersebut.
Desakan ini muncul setelah kelangkaan gas LPG 3 kg terus terjadi di berbagai daerah di Aceh, dengan harga jual yang melambung di atas HET. Mahasiswa berharap, jika pengelolaan dialihkan ke BUMG, distribusi gas dapat lebih transparan dan menghindari penyalahgunaan.
“Kami tidak akan tinggal diam melihat masyarakat kesulitan mendapatkan gas subsidi. Mereka berhak mendapatkan gas dengan harga yang sesuai tanpa harus khawatir kehabisan stok,” tambah mahasiswa tersebut.
Sebelumnya, Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, juga menyerukan agar Pj Gubernur Aceh segera membuat kebijakan konkret dengan mengalihkan distribusi gas 3 kg ke BUMG di setiap desa. Ia menyebut pengelolaan ini harus disertai dengan pendataan ketat terhadap warga yang berhak menerima.
Ketua APDESI Aceh, Muksalmina Asgara, mendukung penuh usulan tersebut. Ia menilai inisiatif ini sebagai langkah tepat untuk mengatasi kelangkaan gas yang sering dikeluhkan masyarakat. “Distribusi gas melalui BUMG akan memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal pengawasan dan memastikan subsidi tepat sasaran,” ujarnya.
Senada dengan itu, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal, juga meminta agar pangkalan gas 3 kg dikelola oleh BUMG di setiap desa. Ia menilai langkah ini dapat mengakhiri polemik distribusi gas subsidi yang kerap merugikan masyarakat.
“Kami berharap pemerintah segera menindaklanjuti usulan ini agar tidak ada lagi keluhan masyarakat terkait harga dan distribusi gas elpiji subsidi,” pungkas Bahrul. (Rahmad P Ritonga)
