BANDUNG, GEMADIKA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung penguatan kelembagaan irigasi melalui Program Strategic Irrigation Modernization and Urgent Rehabilitation Program (SIMURP). Program ini dimulai pada 2019 dan akan berlangsung hingga Desember 2024, dengan tujuan utama meningkatkan kapasitas pengelolaan irigasi di berbagai daerah.
Dalam rangka mempersiapkan keberlanjutan program setelah selesai, Kemendagri menyusun strategi keluar (exit strategy) yang melibatkan peran aktif pemerintah daerah dan masyarakat. Selama dua hari, strategi ini dirumuskan agar praktik terbaik dari Program SIMURP dapat terus diterapkan di masa mendatang.
“Peran aktif pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam Program SIMURP. Banyak pembelajaran yang kita peroleh untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi, terutama di daerah irigasi di bawah kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota,” ungkap Plh. Direktur SUPD II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wahyu Suharto, dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Sabtu (19/10).
Pemecahan Masalah dan Rencana Tindak Lanjut
Langkah strategis selanjutnya adalah memetakan berbagai permasalahan yang ditemukan selama program berjalan, serta menyusun rencana tindak lanjut yang tepat. Dukungan program, kegiatan, dan anggaran menjadi prioritas agar kebutuhan daerah dapat terpenuhi dalam jangka pendek maupun panjang.
“Kegiatan lokakarya ini menjadi ajang bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pusat maupun daerah, untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam merumuskan strategi keluar yang tepat. Fokusnya adalah pada penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi di daerah,” lanjut Wahyu.
Keberlanjutan Program SIMURP
Sasaran utama dari exit strategy ini adalah memastikan keberlanjutan penguatan kelembagaan pengelolaan irigasi, sehingga layanan irigasi di berbagai wilayah semakin optimal di masa depan.
“Pelaksanaan lokakarya menghasilkan kriteria dan indikator untuk menyaring kegiatan prioritas, menyusun daftar kegiatan tahunan, serta memetakan aktor yang memiliki peran penting. Semua ini diharapkan mampu mendukung penguatan kelembagaan irigasi yang berkelanjutan,” tutup Wahyu.
Hadirnya Berbagai Lembaga Penting
Lokakarya ini diprakarsai oleh Kemendagri dan melibatkan sejumlah kementerian, termasuk Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PUPR, dan Kementerian Pertanian. Selain itu, perwakilan pemerintah daerah dari berbagai wilayah seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Nusa Tenggara Barat turut hadir.
Beberapa kabupaten yang ikut serta dalam Program SIMURP antara lain Deli Serdang, Serdang Bedagai, Banyuasin, Musi Banyuasin, Karawang, Subang, Indramayu, Cirebon, dan lainnya. Kolaborasi ini diharapkan mampu menciptakan sinergi yang kuat dalam memperkuat kelembagaan irigasi di daerah. (Selamet)
