BANDA ACEH, GEMADIKA.com – Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA) secara tegas meminta kedua calon Gubernur Aceh agar berani menunjukkan komitmen dalam menyelesaikan masalah distribusi gas subsidi 3kg yang dinilai belum tertangani dengan baik oleh pemerintah. SAPA menyatakan bahwa masalah ini sudah berlangsung lama dan membutuhkan tindakan konkret.
“Kami menantang kedua calon Gubernur Aceh untuk secara terbuka menyatakan sikap mereka terkait distribusi gas 3kg. Jika terpilih, mereka harus berjanji segera menuntaskan persoalan ini dengan mengalihkan pengelolaan pangkalan gas 3kg ke Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di setiap desa, sehingga distribusi lebih terkontrol dan harga dapat disesuaikan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET),” ujar Ketua SAPA, Fauzan Adami, pada Minggu 20 Oktober 2024.
Fauzan juga menilai, pemerintah Aceh selama ini kurang serius dalam mengawasi distribusi dan harga gas bersubsidi. Walaupun HET telah ditetapkan sebesar Rp18.000 per tabung, realitas di lapangan menunjukkan harga yang jauh lebih tinggi. “Kami belum menemukan pangkalan yang menjual sesuai HET. Ini mencerminkan lemahnya pengawasan dari pemerintah. Gas 3kg ini merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat mengandalkan subsidi,” jelasnya.
Ia juga menambahkan bahwa kelangkaan gas dan permainan harga sudah menjadi masalah yang kronis. “Pemerintah seharusnya memiliki kendali penuh atas stok dan harga gas subsidi, namun yang terjadi malah sebaliknya. Kelangkaan seringkali dibuat-buat, harga tak sesuai aturan, dan masyarakat yang paling dirugikan,” tegas Fauzan.
SAPA mendesak kedua calon gubernur Aceh untuk menjadikan isu distribusi gas subsidi ini sebagai prioritas utama dalam visi dan misi mereka. “Masalah distribusi gas 3kg harus segera diselesaikan, dan kami berharap ini menjadi komitmen nyata para calon gubernur,” tambahnya.
SAPA juga berharap para calon gubernur, seperti Mualem dan Bustami, serius menanggapi tantangan ini dengan langkah konkret. “Kami tantang mereka untuk berani menyatakan sikap. Jika terpilih, pengalihan distribusi ke BUMG harus menjadi salah satu kebijakan prioritas mereka,” tutup Fauzan.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh, Muksalmina Asgara, mendukung penuh usulan SAPA. Menurutnya, inisiatif untuk mengalihkan distribusi gas elpiji 3kg ke BUMG di setiap desa adalah langkah yang tepat. “Pengelolaan distribusi oleh BUMG akan lebih efektif dalam mengawasi penyaluran gas subsidi dan memastikan tepat sasaran,” kata Muksalmina.
Dukungan serupa juga disampaikan oleh Ketua APDESI Kabupaten Bireuen, Bahrul M Fazal, yang menilai bahwa pengalihan pangkalan gas 3kg ke BUMG di setiap desa sangat penting untuk menyelesaikan polemik distribusi yang kerap merugikan masyarakat.
Mahasiswa UIN Ar-Raniry, Mj Thabari, turut mendesak pemerintah untuk segera bertindak. “Kami meminta agar Pj Gubernur Aceh dan DPRA memanggil Pertamina guna memperbaiki sistem distribusi gas 3kg yang selama ini tidak tepat sasaran. Distribusi harus segera dialihkan ke BUMG di setiap desa agar lebih transparan,” ungkapnya.
Thabari menegaskan, distribusi gas oleh BUMG akan mengurangi kelangkaan dan penyelewengan harga. “Stok gas sering habis di pangkalan, dan harga jual jauh di atas HET. Jika distribusi diurus oleh BUMG, saya yakin prosesnya akan lebih adil dan transparan,” katanya. (Rahmad P Ritonga)
