MEDAN, GEMADIKA.com – Sebanyak 200 kepala keluarga (KK) dari lima desa di Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, kembali menggelar aksi damai di Kantor Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera II, Kamis (7/11/2024). Mereka menuntut kepastian terkait pembayaran lahan yang digunakan untuk pembangunan Bendungan Lau Simeme.
Aksi yang berlangsung di Jalan A.H. Nasution, Pangkalan Mansyur, Medan, ini merupakan kali ketiga dilakukan. Namun, warga pulang dengan perasaan kecewa, karena tuntutan mereka belum membuahkan hasil.
Proyek bendungan ini, yang telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo bulan lalu, diduga menggunakan lahan warga tanpa memberikan kompensasi yang jelas. Hingga kini, warga menilai pihak terkait, yakni Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera II Agus Safari dan Kepala Satuan Kerja Pembangunan Bendungan Maruli T.G Simatupang, belum menunjukkan tanggung jawab atas permasalahan ini.
Warga Merasa Ditinggalkan
Nande Barus, salah satu peserta aksi, mengungkapkan kekecewaannya. ” Kami merasa di bodohi dan tanah kami di rampok katanya saja kita sudah merdeka , mana buktinya yang merdeka itu negara Indonesia bukan warganya , bila memang betul merdeka mengapa kami masih tetap di jajah tanah kami di rampok dan kami di anggap binatang. Katanya saja tanah airku tetapi tanah kami di rampok dan air kami harus beli disaat kami haus” rintihnya
Dia juga meminta perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto. ” Bapak Presiden Republik Indonesia bapak Prabowo kami mohon bantu dan lihat kami 200 keluarga tanah kami diambil tapi tidak dibayar, bagaimana nasib kami pak Presiden, mau dimana kami mencari kehidupan dan di saat kami meninggal dunia mau di kubur dimana jasad kami , apakah akan di kubur di kantor BWS Medan ini (?) Bapak Presiden Prabowo tolong kami pak, mohon keadilan dan kebenaran demi kelangsungan hidup kami kedepan ” tangisnya
Koordinator Aksi: Kami Hanya Meminta Hak
Ferdi Tarigan, koordinator aksi, menjelaskan bahwa aksi damai ini dilakukan untuk meminta keadilan. ” Kami datang ke Kantor Balai Wilayah Sungai Sumatera II Medan melakukan unjuk rasa damai dengan tujuan untuk meminta perhatian dan keadilan hukum selama ini tanah kami di ambil untuk bendungan Lau Simeme mengapa sampai detik ini belum di bayar juga. Kami manusia yang butuh makan dan ingin bertahan hidup , tanah yang diambil itu untuk kehidupan kami , warga yang selama demi mempertahankan untuk hidup yang bekerja bercocok tanam kini lokasi dan tanah kami di ambil dan tidak di bayar, bagaimana nasib kami nanti apa yang akan kami makan bila tidak ada lahan untuk kami tanami untuk bertahan hidup, kami bukan binatang mengapa kehadiran kami di abaikan , dimana tanggungjawab pimpinan BWS yang harus bertanggung jawab, hari ke tiga kami unjuk rasa namun tidak bisa bertemu kepada yang bertanggung jawab dalam pembayaran tanah kami, kalau bukan ke BWS namun kemana lagi kami meminta pertanggungjawaban” jelasnya.
Ferdi menambahkan, selama tiga hari aksi berlangsung, warga belum bisa bertemu langsung dengan pihak yang bertanggung jawab. ” Tetapi kami tidak menyerah karena yang kami perjuangkan hak kami , tanah milik kami dan kami bukan pencuri atau perampok kami unjuk rasa damai ini benar-benar murni ingin hak kami di berikan dan meminta keadilan hukum karena tanah kami di ambil terkesan di rampok karena pihak-pihak terkait kami duga tidak bertanggung jawab, kami akan tetap menindaklanjuti permasalahan kami ini kepada DPR RI dan Ke Bapak Presiden RI bapak Prabowo kami ingin hak kami dan meminta keadilan” tutupnya.
Harapan yang Masih Menggantung
Aksi damai ini kembali berakhir tanpa solusi yang memuaskan. Warga berharap ada perhatian serius dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka merasa perjuangan mereka selama ini belum dihargai dan meminta keadilan segera ditegakkan. (Tuah Sembiring)
