SIMALUNGUN, GEMADIKA.com – Sekitar seratus orang yang tergabung dalam Aliansi Peduli Anak Negeri untuk Jiwa Demokrasi (APANI Jiwa Demokrasi) menggelar aksi di depan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Simalungun, Senin (18/11/2024).

Aksi ini menuntut transparansi, netralitas, serta evaluasi menyeluruh terhadap kinerja KPU yang diduga melakukan penyimpangan dalam penggunaan dana hibah dan pelaksanaan Pilkada.

Koordinator aksi, Ramadan S. Manurung, menyampaikan bahwa terdapat indikasi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam penggunaan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Simalungun.

“Kami meminta BPKAD, Inspektorat, dan DPRD Kabupaten Simalungun segera mengaudit penggunaan dana hibah oleh KPU, yang dalam pelaksanaannya diduga tidak sesuai dengan nomenklatur dan laporan pertanggungjawaban,” tegasnya.

Dalam orasinya, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama:
1. Netralitas Penyelenggara Pemilu: KPU diminta menjaga integritas dan tidak berpihak pada pihak tertentu.
2. Audit Dana Hibah: Meminta BPKAD, Inspektorat, dan DPRD mengaudit penggunaan dana hibah yang diduga disalahgunakan.
3. Pembentukan Alat Kelengkapan DPRD: Mendesak DPRD Simalungun segera aktif menjalankan fungsi pengawasan.
4. Kampanye di Lokasi Terlarang: Mengecam izin kampanye di area BUMN dan sekolah.
5. Transparansi Dana Pelipatan Surat Suara: Meminta kejelasan terkait dana pelipatan surat suara.
6. Kualitas Pemasangan APK: Menyoroti alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai standar pemasangan.
7. Lokasi Debat Kandidat: Menolak rencana pemindahan debat kedua Pilkada ke Medan.
8. Pemulihan Debat di Tanah Simalungun: Mendesak KPU mengganti Event Organizer (EO) jika tidak mampu menggelar debat di wilayah setempat.
9. Ancaman Pembubaran KPU: Jika tuntutan tak dipenuhi, APANI siap menempuh jalur hukum dan memobilisasi masyarakat untuk menuntut pembubaran KPU Simalungun.

Baca juga :  Polres Simalungun Tindak Tegas Perjudian Gelper di Tanah Jawa: Tanpa Toleransi!

Massa sempat menabur bunga di atas mobil dinas KPU sebagai bentuk kekecewaan karena tidak ada pejabat atau staf yang menemui mereka, meski kendaraan dinas KPU terlihat terparkir di kantor.

“Pemilu adalah pesta demokrasi rakyat, jangan sampai penyelenggaranya merusak esensi demokrasi dengan praktik-praktik curang,” seru salah satu orator.

Baca juga :  Pj. Bupati Batu Bara Apresiasi Petugas Pilkada Serentak 2024 Sukses

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPU Simalungun belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan tersebut.

Massa mengakhiri aksi dengan seruan, “Hidup Mahasiswa! Hidup Rakyat Indonesia!” dan berjanji akan terus mengawal isu ini hingga tuntas. (S. Hadi Purba)