AMBON, GEMADIKA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama UNICEF, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan menggelar advokasi percepatan program Kabupaten/Kota Sehat (KKS) di Provinsi Maluku, Jumat (8/11/2024).
Kondisi Terkini KKS di Maluku
Data Sekretariat Pusat KKS menunjukkan, dari 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku, baru Kota Ambon dan Kota Tual yang telah menyelenggarakan program KKS.
“Significant work remains in environmental health across Maluku. Only 35% of villages have achieved open defecation-free status, just 2.9% of households have access to safe sanitation, and 67.2% live in adequate housing,” ungkap Chief of Health UNICEF Indonesia, Mrunal Shetye.
Urgensi Program KKS
TB Chaerul Dwi Sapta, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, menekankan pentingnya program ini.
“Kabupaten/Kota Sehat merupakan program yang mencakup multidimensi sektoral dan memiliki pendekatan yang luas dalam aspek pembangunan daerah. Salah satu aspek utamanya adalah mendorong masyarakat agar aktif dan peduli terhadap lingkungannya,” jelasnya.
Fokus dan Target Program
Program ini memprioritaskan beberapa aspek penting:
- Penuntasan Buang Air Besar Sembarangan (BABS)
- Peningkatan akses sanitasi aman
- Perbaikan kualitas hunian
- Implementasi 9 pilar Kota Sehat
Komitmen dan Tindak Lanjut
Seluruh pemerintah daerah di Provinsi Maluku telah berkomitmen untuk melakukan percepatan penyelenggaraan KKS yang dituangkan dalam Berita Acara dengan muatan Rencana Tindak Lanjut.
“Kemendagri dan Kemenkes menjadi pembina Kabupaten/Kota Sehat di tingkat Nasional. Program ini perlu dijadikan acuan oleh seluruh sektor pembangunan,” kata Ely Setyawati, Ketua Tim Kerja Penyehatan Udara, Tanah, dan Kawasan Kementerian Kesehatan. (Selamet)
