JAKARTA, GEMADIKA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah mengambil langkah strategis dengan menggelar pelatihan intensif pengelolaan data berbasis digital untuk pemerintah daerah.
Pelatihan yang diselenggarakan selama tiga hari di Orchardz Hotel Industri, Jakarta, ini mengusung misi transformasi digital dalam pengelolaan data SDA dan irigasi. Program ini dirancang untuk memperkenalkan teknologi terkini dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.
Plh. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Wahyu Suharto, menekankan urgensi akurasi data dalam pengelolaan SDA modern.
“Dengan data akurat sesuai kebutuhan riil masyarakat, pemetaan potensi dan tantangan dalam pengelolaan SDA dan irigasi, serta perumusan solusi yang efektif dan efisien, alokasi anggaran dapat dilakukan secara lebih proporsional, tepat sasaran prioritas pembangunan, dan evaluasi program secara lebih objektif dan terukur. Pemerintah daerah perlu meningkatkan kapasitas dalam pengumpulan, pengolahan, dan analisis data SDA dan irigasi,” ujar Wahyu dalam keterangannya, Jumat (15/11/2024).
Kolaborasi Antar Kementerian Dukung Digitalisasi SDA
Dalam agenda tersebut, Kementerian PUPR turut menyoroti pentingnya Sistem Informasi SDA (SISDA) sebagai platform terintegrasi yang mampu mengolah data air secara nasional. Sistem ini didesain untuk menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan sumber daya air di era modern.
Sementara itu, perwakilan Kementerian PPN/Bappenas menekankan bahwa pemetaan berbasis sistem informasi menjadi kunci sinkronisasi perencanaan antara pusat dan daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat meminimalisir tumpang tindih kebijakan dan mengoptimalkan alokasi sumber daya.
Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan SDA
Salah satu highlight pelatihan ini adalah pengenalan aplikasi khusus pengelolaan data SDA dan irigasi. Platform digital ini dirancang untuk mempercepat proses pengumpulan dan analisis data, sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan.
“Saya berharap langkah strategis dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan data untuk untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat sasaran, agar tercipta perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan efisien, serta mampu menjawab tantangan pengelolaan SDA di era digital. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan,” tutup Wahyu. (Selamet)
