SOLO, GEMADIKA.com – Beredar kabar terkait adanya kiai yang memberikan dukungan terhadap salah satu calon di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Rais Syuriyah, Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama (PWNU) Jateng, Ubaidullah Shodaqoh, menegaskan bahwa organisasi PWNU netral di Pilkada 2024.

Ubaidullah mengatakan, Kiai tersebut memberikan dukungan atas nama pribadi bukan PWNU. Sebagai pengurus PWNU Jateng, para pengurus tetap netral.

“Itu pribadi para kiai, kami sebagai pengurus PWNU Jateng secara resmi tetap netral, adapun yang ada di PWNU terserah beliau bagaimana,” katanya ditemui usai pertemuan dengan Jokowi di Sumber, Banjarsari, Senin (25/11/2024).

Baca juga :  Perekonomian Indonesia Diyakini Tumbuh Diatas 5%, Airlangga : Banyak Perusahaan Bersiap Hadapi Peningkatan Permintaan Tahun 2025

Pihaknya juga menyebut deklarasi dukungan kepada salah satu calon di Pilgub Jawa Tengah itu tidak membawa organisasi.

“Semua secara pribadi. Dalam konteks organisasi saya bisa dimarahi Pak Anwar Iskandar (Wakil Rais Aam PBNU),” pungkasnya.

Sebelumnya, sejumlah ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Jawa Tengah menemui Presiden ke-7 RI, Joko Widodo di kediaman pribadi di Sumber, Banjarsari, Solo.

Kedatangan ulama tersebut merupakan bentuk silaturahmi menjelang Pilkada serentak 27 November 2024 agar pilkada tetap berjalan dengan aman.

“Pertemuan ini silaturahim menjelang pilkada. Tentunya kita minta kepada seluruh tokoh yang berpengaruh, mohon supaya ikut bantu agar pilkada tetap aman,” katanya usai pertemuan dengan Jokowi, Senin (25/11).

Baca juga :  Penetapan 6 Fraksi di DPRD Batu Bara Lewat Rapat Paripurna

Sementara itu, Jokowi menyebut para tokoh kiai menginginkan pemilihan gubernur serta wali kota dan bupati ini berjalan dengan baik di seluruh tanah air khususnya Jawa Tengah.

“Kita semua para tokoh agama, kiai ingin agar pilkada baik pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan wali kota di seluruh tanah air Indonesia khususnya Jateng berjalan aman, tenteram,” kata Jokowi.

“Semua bisa menyampaikan aspirasinya nanti dalam pencoblosan karena semua rakyat berdaulat, yang menentukan semuanya adalah kehendak rakyat,” sambungnya. (Reza Ori)