JAKARTA, GEMADIKA.com – Kasus Miftah Maulana Habiburrahman atau Gus Miftah yang menghina Sonhaji penjual es teh saat mengisi pengajian beberapa hari yang lalu menuai banyak kritikan dari masyarakat.

Imbas kasus tersebut, Masyarakat desak pemerintah untuk mencopot jabatan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden yang merupakan jabatan setingkat Menteri.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, DPR telah menerima aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah.

“Yang pertama, kita sudah lihat di media sosial bahwa yang dilakukan itu memang benar dilakukan yang bersangkutan dan yang bersangkutan sudah minta maaf kepada Pak Sunhaji. Ya, kepada Pak Sunhaji,” ujar Dasco di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Baca juga :  Masyarakat Pulau Pari Tolak Proyek Reklamasi PT CPS, Menteri KKP Beri Sanksi Atas Kegiatan Ilegal

Meski menjabat sebagai Ketua Harian Gerindra, Dasco mengaku tidak punya kewenangan dalam memberikan sanksi untuk Gus Miftah.

“Nah, bahwa kemudian sebagai utusan khusus Presiden, tentunya dalam hal ini yang bisa memberikan jawaban itu adalah pemerintah. Karena jabatan tersebut adalah jabatan setara setingkat menteri,” kata Dasco.

“Jadi, kalau mau nanya ke saya, apakah ada sanksi, nggak ada sanksi, itu saya nggak bisa jawab. Karena bukan kewenangan dari saya,” lanjut dia.

Baca juga :  Masalah Sampah di Bali Belum Usai, Menteri Hanif Ajak 8.600 Relawan Bersih-bersih Sampah

Meski begitu, Dasco memastikan pihaknya telah menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Dia juga mengimbau agar pemerintah melakukan evaluasi secara keseluruhan pada Kabinet Merah Putih.

“Nah, bahwa kemudian kita DPR juga melihat aspirasi masyarakat juga sudah meminta kepada pemerintah, tidak hanya kepada Gus Miftah, tapi juga mengimbau untuk melakukan introspeksi, evaluasi-evaluasi terhadap kinerja masing-masing pembantu presiden maupun utusan khusus presiden,” kata Dasco. (Reza Ori)