PALEMBANG, GEMADIKA.com – Dalam rangka mendukung percepatan swasembada pangan melalui pemanfaatan lahan produktif, Polda Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar rapat koordinasi bersama para pemangku kepentingan terkait pada Selasa (24/12/2024) di Mapolda Sumsel. Rapat tersebut dipimpin oleh Irwasda Polda Sumsel, Kombes Pol Feri Handoko.

Kombes Pol Feri Handoko menyampaikan bahwa akselerasi program ini membutuhkan persiapan matang, termasuk penyamaan persepsi antara para pemangku kepentingan. Sumsel mendapatkan target pemanfaatan lahan tumpang sari seluas 10.000 hektare dalam setahun, tetapi saat ini baru tersedia 600 hektare.

“Koordinasi yang baik sangat diperlukan agar masing-masing pihak memahami tugasnya. Kami juga perlu memastikan kesiapan lahan, bibit, pupuk, serta sarana pendukung lainnya. Rencana penanaman jagung secara serentak yang dijadwalkan pada pertengahan Januari 2025 harus berjalan tanpa hambatan. Kami berharap masukan dari dinas terkait agar tidak terjadi kegagalan tanam,” ujar Feri Handoko.

Ia menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk mewujudkan ketahanan pangan sebagai bagian dari program pemerintah.

Sinergi Pemangku Kepentingan
Kepala Bidang Tanaman Pangan, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel, Dr. Riana Sopiana, menyoroti potensi peningkatan nilai jual jagung. Saat ini, banyak petani menjual jagung dalam bentuk tongkol dengan harga rendah. Jika dijual dalam bentuk pipilan, harganya akan lebih tinggi.

Baca juga :  Kondisi Memprihatinkan SDN 29 Lubuklinggau: Fasilitas Rusak dan Penyaluran KIP Bermasalah

“Petani perlu mendapatkan bimbingan agar penghasilan mereka meningkat. Pada tahun 2025, pemerintah menargetkan produksi 70 juta ton padi dari lahan seluas 2 juta hektare. Sumsel sendiri menyiapkan 1,7 juta hektare untuk padi dan jagung dengan menggunakan metode tumpang sari,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel, Dian Eka Putra, menyebutkan bahwa 600 hektare lahan telah disiapkan untuk peremajaan karet dan 21.000 hektare untuk peremajaan sawit, yang tersebar di 17 kabupaten. Sebagian lahan ini berpotensi mendukung program ketahanan pangan.

Perwakilan dari Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai (BPDAS), Dr. Sulthani Aziz, menyebutkan bahwa 400 hektare di Pali dan 250 hektare di OKU siap digunakan untuk program penanaman jagung. “Kami mendukung program ini, termasuk penyediaan bibit dengan anggaran yang sudah ada dalam rencana kerja BPDAS,” tambahnya.

Kolaborasi Lintas Instansi
Kepala Balai Hutan Lestari menyatakan sekitar 250 hektare lahan telah dipetakan dan siap dimanfaatkan untuk ketahanan pangan. Kepala Dinas Perhutanan, Muzawir, menegaskan bahwa program ini dapat dilakukan di kawasan hutan yang memiliki perizinan atau lahan kawasan industri dengan persetujuan masyarakat.

Baca juga :  Yulian Effendi Resmi Dilantik sebagai Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Periode 2024-2029

“Kami akan menghitung ulang luas lahan perhutanan yang cocok untuk ditanami jagung, dan data hasil pengecekan akan segera dikirimkan,” kata Muzawir.

Bulog mencatat telah menyalurkan lebih dari 9.000 ton bibit jagung kepada petani sepanjang tahun 2024 melalui koperasi.

Selain itu, Kepala Sub Bagian Keamanan PTPN 1 Regional 7, Arie Mulawarman, menambahkan bahwa 100 hektare lahan karet di Banyuasin siap digunakan dengan pola pembiayaan bersama koperasi unit. “Untuk lahan kelapa sawit dan gula, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pimpinan pusat,” ujarnya.

Komitmen Polri dalam Ketahanan Pangan
Sebagai bagian dari Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Polri mendukung program pemanfaatan lahan tidur dan pemberdayaan masyarakat untuk menanam tanaman konsumtif. Program ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, dengan hasil panen yang akan didistribusikan untuk memenuhi kebutuhan pangan bergizi sehat.

Polri akan terus menjalin sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan kesuksesan program ini. (Anang Kurniawan)