PESAWARAN, GEMADIKA.com – DPRD Kabupaten Pesawaran bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pesawaran melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, dalam rangka studi tiru program Integrasi Layanan Primer (ILP). Kegiatan ini berlangsung pada 20-22 Januari 2025, dengan fokus kunjungan di Puskesmas Plantungan, salah satu puskesmas terbaik nasional.
Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, Ketua Komisi IV, Rinaldi, serta anggota Komisi IV, Lenida Putri. Mereka mendampingi Dinas Kesehatan untuk mempelajari penerapan ILP yang terintegrasi di Kabupaten Kendal.
Puskesmas Plantungan Jadi Role Model
“Puskesmas Plantungan di Kendal adalah puskesmas terbaik nasional yang mampu memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi, melibatkan berbagai sektor termasuk pemerintah dan tokoh masyarakat. Kita ingin menerapkan konsep ini secara bertahap di Pesawaran,” ujar M. Nasir melalui sambungan telepon, Minggu (26/1/2025).
Ia menambahkan, kunjungan kerja ini sejalan dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) terkait Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP), yang diharapkan dapat diimplementasikan di Kabupaten Pesawaran.
Rangkaian Kegiatan Kunker
M. Nasir menjelaskan, kegiatan pendampingan hanya berlangsung satu hari di Kabupaten Kendal, yaitu pada 21 Januari 2025. Rangkaian acara dimulai pukul 08.00 WIB hingga 13.00 WIB.
“Hari pertama kita berangkat, hari kedua acara, dan hari ketiga sudah pulang. Kami mengikuti materi dari jam 9 pagi hingga 12 siang, dilanjutkan kunjungan ke puskesmas dan pusat pelayanan kesehatan desa di Desa Karanganyar. Setelah istirahat makan siang, kami kembali berdiskusi hingga sore,” jelas Nasir.
Agenda dimulai dengan sambutan dari Kepala Puskesmas Plantungan dan Kepala Dinas Kesehatan setempat, kemudian diisi dengan pemaparan materi oleh Kepala Puskesmas, Camat Plantungan, dan Kepala Desa Karanganyar.
Efisiensi Anggaran dan Fokus Kegiatan
Menanggapi isu efisiensi anggaran, M. Nasir menegaskan bahwa kunjungan ini sangat penting bagi peningkatan pelayanan kesehatan di Pesawaran. Ia menekankan bahwa efisiensi tidak berarti menghilangkan kegiatan dinas, tetapi fokus pada kunjungan yang relevan dan mendesak.
“Masalah ini sangat krusial. Kami ingin Permenkes tentang ILP bisa diterapkan di Pesawaran, mulai dari puskesmas hingga tingkat desa. Perjalanan dinas ini tidak membebani anggaran Dinkes, karena sepenuhnya menggunakan anggaran perjalanan dinas DPRD,” tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa jumlah peserta dari DPRD dibatasi menjadi tiga orang, terdiri dari unsur pimpinan, ketua komisi, dan anggota komisi senior yang berpengalaman. “Hal ini dilakukan untuk menghemat anggaran tanpa mengurangi kualitas kunjungan,” tambah Nasir.
Kesimpulan dan Harapan
Melalui studi tiru ini, diharapkan Kabupaten Pesawaran dapat mengadopsi sistem pelayanan kesehatan terintegrasi yang telah diterapkan di Kendal. “Ini bukan sekadar seremonial, tetapi langkah nyata untuk memperbaiki pelayanan kesehatan di daerah,” pungkas Nasir.(Radin)
