JAKARTA, GEMADIKA.com – Pemerintah berkomitmen untuk menyukseskan program 3juta rumah dengan menggandeng banyak pihak termasuk investor.

Baru-baru ini, Indonesia dan Qatar telah sepakat bekerja sama melalui skema goverment-to-goverment (G2G) dengan penandatanganan nota kesepahaman terkait pendanaan pembangunan 1 juta hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dalam hal ini, Pemerintah melalu PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PT PP, kode emiten PTPP) mengalokasikan 26 hektare lahan yang siap digunakan untuk program kerja sama tersebut.

“PT PP (Persero) Tbk, salah satu perusahaan konstruksi dan investasi di Indonesia, berkomitmen mendukung upaya kerja sama investasi Pemerintah Indonesia dengan Qatar dalam mewujudkan pembangunan 1 juta rumah,” ujar Corporate Secretary PT PP Joko Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/1/2025). Melansir Antara.

Baca juga :  Masyarakat Pulau Pari Tolak Proyek Reklamasi PT CPS, Menteri KKP Beri Sanksi Atas Kegiatan Ilegal

Pihaknya menyatakan optimistis dapat meralisasikan program 1 juta rumah hasil kerja sama Indonesia dan Qatar tersebut.

“Dengan selalu mengedepankan dan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, PT PP akan selalu berkomitmen dalam mengimplementasikan aspek environment, social, and governance (ESG) yang akan berdampak positif tidak hanya sebagai competitive advantage perseroan, namun juga pembangunan yang berkelanjutan untuk negara,” imbuhnya.

Baca juga :  Jam Kiamat 2025 Hanya 90 Detik Menuju Kehancuran: Para Ilmuwan Memperingatkan Ancaman Global yang Semakin Genting

Diketahui, Penandatanganan tersebut dilakukan antara Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan investor asal Qatar Sheikh Abdul Aziz Al Thani dengan disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (8/1/2025).

Program tersebut nantinya akan memakai lahan-lahan yang dimiliki oleh berbagai lembaga dan kementerian, seperti aset perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hingga Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu). (Reza Ori)