MAMUJU, GEMADIKA.com – Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, bersama Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Amujib, memimpin rapat koordinasi pimpinan dalam rangka evaluasi kinerja pelaksanaan pemerintahan lingkup Pemprov Sulbar. Rakor yang digelar di Kantor Gubernur Sulbar pada Jumat (10/01/2025) ini bertujuan mengevaluasi capaian kinerja tahun 2024 dan mempersiapkan program prioritas di tahun 2025.
Pj Sekda Provinsi Sulbar, Amujib menjelaskan, “Ini menjadi awal dan Pj Gubernur ingin mendalami tentang strategi pencapaian target-target di 2025.” Untuk itu, pada rakor yang akan dilanjutkan pekan depan, para kepala OPD diharapkan sudah melengkapi data terkait rencana program 2025 termasuk langkah dan strateginya.
Sementara itu, Pj. Gubernur Bahtiar menekankan pentingnya evaluasi sebagai dasar pengambilan kebijakan ke depan. “Ada capaian yang belum kita capai, ada yang baik dan masih ada yang kurang, ini mesti menjadi evaluasi untuk kita semua,” ujarnya.
Bahtiar juga menyoroti atensi Presiden Prabowo terkait pemberantasan korupsi. Ia berharap seluruh OPD mengedepankan transparansi dalam bekerja. Di tahun 2025, Sulbar akan menghadapi situasi baru sehingga aparatur diminta lebih taat asas, memperbanyak komunikasi dan diskusi untuk menyelesaikan persoalan daerah.
“Pastikan program yang diyakini tidak bermasalah hukum, olehnya penting meninjau kembali apa yang sudah kita tetapkan,” tegas Bahtiar.
Untuk menggerakkan roda perekonomian daerah, Pj. Gubernur kembali menegaskan perlunya peningkatan investasi yang signifikan, baik dari sektor swasta maupun UMKM. Selain itu, Bahtiar juga menyoroti dua isu krusial yang masih menjadi pekerjaan rumah Sulbar, yakni kemiskinan dan stunting.
Saat ini, angka prevalensi stunting Sulbar masih berada di angka 30,2 persen. Jika ditargetkan turun hingga 14 persen, maka perlu penajaman program yang langsung menyasar penanganan stunting, begitu pula dengan penanganan kemiskinan. Upaya-upaya untuk mewujudkan swasembada pangan pada 2029 juga harus mulai dirintis.
“Perlu penajaman lagi soal programnya, apa dan berapa uang yang diperlukan. Harus ada skenario untuk menurunkan stunting dan kemiskinan ekstrem, dan skenario untuk swasembada,” pungkas Bahtiar. (Antyka)
