JAKARTA GEMADIKA.com – Anggota DPR-RI asal Aceh dari Partai PDIP, Jamaludin Idham, pada Senin (24/02) dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III dengan Dirjen Imigrasi serta Kepala Kanwil Dirjen Imigrasi Wilayah Barat, menyoroti persoalan kedatangan pengungsi Rohingya yang kerap mendarat di Aceh.
Dalam kesempatan tersebut, Jamaludin Idham menegaskan bahwa pemerintah harus lebih serius dalam menangani masalah ini. Ia menduga adanya indikasi keterlibatan oknum tertentu dalam perdagangan manusia, yang menyebabkan persoalan pengungsi Rohingya di Aceh tidak kunjung selesai dan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat setempat.
“Dari beberapa kasus kedatangan pengungsi Rohingya, tampaknya ada indikasi keterlibatan oknum tertentu yang berpotensi terkait perdagangan manusia. Hal ini membuat permasalahan Rohingya di Aceh tidak pernah selesai dan justru mengganggu kehidupan sosial masyarakat,” ujar Jamaludin, yang merupakan putra asli Kabupaten Nagan Raya.
Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mengambil langkah yang lebih tegas agar Aceh tidak lagi menjadi tujuan utama bagi para pengungsi Rohingya. Berdasarkan data yang diperoleh, sejak beberapa tahun terakhir, lebih dari 2.000 pengungsi Rohingya telah masuk ke Aceh. Kasus terbaru terjadi pada Oktober 2024 dan telah ditangani oleh aparat hukum, di mana beberapa individu, termasuk warga negara Indonesia, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus perdagangan manusia.
“Diskusi kita sekarang bukan lagi soal bagaimana menangani pengungsi Rohingya yang sudah berada di Aceh, melainkan bagaimana agar mereka tidak datang lagi ke Aceh. Apa langkah konkret yang bisa dilakukan oleh Imigrasi dan instansi terkait lainnya secara kolaboratif? Termasuk kerja sama dengan TNI AL, Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas), Bakamla (Badan Keamanan Laut), dan institusi lainnya. Intinya, harus ada solusi yang jelas untuk menghambat lalu lintas keluar masuk pengungsi Rohingya ke Aceh,” tegasnya.
Jamaludin juga menyoroti lemahnya pengawasan keamanan laut yang menyebabkan banyaknya pengungsi yang berhasil mendarat di Aceh. Menurutnya, seharusnya petugas seperti Polair atau instansi lain dapat mendeteksi dan mengarahkan kembali kapal pengungsi sebelum mereka mencapai daratan.
“Asumsi masyarakat saat ini adalah pengawasan keamanan laut kita sangat buruk. Seharusnya, pengungsi dapat diarahkan kembali saat masih di laut oleh petugas yang berwenang, bukan dibiarkan sampai mendarat di Aceh,” lanjutnya.
Mengakhiri pernyataannya dalam forum RDP tersebut, Jamaludin menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk mengatasi masalah ini secara sistematis dan efektif. (Rahmat P. Ritonga)
