GROBOGAN, GEMADIKA.com – Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (Jateng) turun langsung ke desa, berikan pelayanan kepada masyarakat melalui Program “Desa Dampingan”.
Program ini bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
Desa Dimoro, Kecamatan Toroh menjadi salahsatu Desa Dampingan dari 7 (tujuh) Desa Dampingan se-Jawa Tengah yang mendapatkan program tersebut.
Seperti yang diungkapkan Kepala panti pelayanan sosial anak Wira Adi Karya Unggaran, Heksasari Ratnadewi mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa tengah usai kegiatan Sosialisasi Program Desa Dampingan di Balaidesa Dimoro, Kecamatan Toroh, pada Selasa (18/02/2025).
“Jadi pada tahun 2025 ini Dina Sosial Provinsi Jawa Tengah, beserta UPT Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah bersama-sama, sengkuyung memberikan layanan atau ada program desa dampingan di tujuh desa dampingan di seluruh Jawa Tengah,” kata Heksasari usai Acara.
“Salah satunya adalah di desa dimoro, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan ini,” tambahnya.
Pihaknya juga menyebut, Desa Dimoro masih memiliki permasalahan yang cukup banyak.
Berdasarkan Hasil asesmen awal, Heksasari mengungkapkan akan segera menindaklanjuti kebutuhan yang diperlukan.
“Seperti tadi kami sampaikan, permasalahan kesejahteraan sosial yang ada di desa Dimoro ini masih cukup banyak,” ungkapnya.
“Baik untuk anak tidak sekolah, kemudian RTLH, kemudian jambanisasi, kemudian juga kebutuhan terkait dengan pemenuhan kebutuhan listrik gratis bagi masyarakat disini dan juga ada untuk penyendang disabilitas,” lanjut Heksasari.
Heksasari menjelaskan, melalui kolaborasi bersama Panti dan Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinsos Jateng sesuai dengan program yang diusung.
Ia juga menegaskan akan berkoordinasi dengan pemerintah desa sebagai pemangku wilayah terkait data yang dibutuhkan khususnya Desa Dimoro.
“Karena yang tahu persis masyarakatnya, kebutuhannya apa, potensi yang ada di sini, pastinya nanti kami juga tidak bisa berkerja sendiri,” tambahnya.
Sementara itu, Sekertaris Desa Dimoro Mashuri mengungkapkan rasa terimakasihnya atas peran aktif pemerintah dengan Program tersebut.
Dia menjelaskan akan segera berkoordinasi dengan setiap Kepala Dusun untuk mendapatkan data yang akurat.
“Untuk sementara ini nanti kita berkoordinasi dengan Pak Kadus-kadus, untuk menjalankan apa yang telah dikatakan dari Dinas Sosial dari provinsi,” jelas Mashuri.
Mashuri mengungkapkan sejumlah permasalahan yang masih ada di Desa Dimoro, seperti Rumah warga yang tidak layak Huni (RTLH) yang berada diluar DTKS.
“Ya pertama yaitu RTLH, karena RTLH itu kebanyakan itu diluar dari data DTKS. Jadi yang DTKS itu sudah banyak yang mampu. Akhirnya kita untuk mengusulkan yang diluar dari data DTKS,” jelasnya.
Pihaknya juga menyebut permasalahan lain, diantaranya Jamban minim, aliran listrik, hingga anak yang tidak bersekolah.
Selain Desa Dimoro, Dinsos Jateng juga menggelar acara serupa di 6 wilayah lain dalam waktu yang sama. Diantara Desa Pesodongan Wonosobo, Desa Gambuhan Pemalang, Desa Pejagatan Kebumen, Desa Kalisalak Banyumas, dan Desa Kepuhsari Wonogiri. (Reza Ori)
