LABUHANBATU, GEMADIKA.com – Polemik proyek drainase di Kota Rantauprapat semakin memanas. Dewan Pimpinan Harian Komunikasi Pemberantasan Korupsi Pemantau Penyelamat Aset Negara (DPP KPK PEPANRI) Republik Indonesia Kabupaten Labuhanbatu meminta Inspektorat untuk segera memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Labuhanbatu, Hendra Efendi Hutajulu ST. Pasalnya, proyek senilai Rp1,4 miliar yang bersumber dari Anggaran Tahun 2024 itu diduga tidak berjalan sesuai harapan masyarakat.
Proyek Drainase Tanpa Pengerukan, Masyarakat Kecewa
Berdasarkan pantauan di lapangan, proyek pemeliharaan saluran drainase yang dilakukan Dinas PUPR Labuhanbatu di sejumlah titik Kota Rantauprapat, seperti di Jalan Ahmad Yani, Jalan Silandorung, dan Jalan Siringo-ringo, tampak tidak berjalan optimal. Hanya terlihat tumpukan cor semen penutup drainase, sementara proses pengerukan dan pembersihan saluran air justru belum dilakukan.
Warga pun mempertanyakan efektivitas proyek ini. Salah satu warga Jalan Ahmad Yani, Adi (43), menyampaikan kekecewaannya kepada awak media.
“Enggak ada gunanya cor semen penutup saluran ini diletakkan kalau saluran drainasenya tidak dikorek dan dibersihkan. Seharusnya, pengerukan dilakukan terlebih dahulu, baru setelah itu dipasang penutup drainasenya. Kalau hanya mengganti penutup drainase yang rusak, musim hujan datang ya tetap banjir juga, karena saluran drainasenya tersumbat sampah dan lumpur,” ujarnya dengan nada kesal.
Hal senada disampaikan Inur (45), seorang ibu rumah tangga di Rantauprapat. Menurutnya, pemasangan cor semen tanpa segera difungsikan dapat membahayakan masyarakat.
“Saya sangat menyayangkan cara kerja Dinas PUPR yang hanya meletakkan begitu saja cor semen penutup drainase di pinggir jalan tanpa segera digunakan. Ini bisa berbahaya bagi pengguna jalan dan rawan memakan korban,” ungkapnya prihatin.
DPP KPK PEPANRI Desak Inspektorat Bertindak
Ketua DPP KPK PEPANRI Kabupaten Labuhanbatu, Nur Azman Nst, meminta Inspektorat untuk turun tangan dan memeriksa proyek tersebut. Ia menilai ada indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan proyek drainase ini.
“Seharusnya Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu segera memeriksa kegiatan proyek di Dinas PUPR tahun anggaran 2024. Kami menduga ada banyak penyimpangan dalam anggaran dan juknis pengerjaannya, bahkan terindikasi korupsi,” tegasnya.
Azman juga menegaskan bahwa proyek yang dibiayai oleh negara harus transparan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, setiap pekerjaan fisik yang dibiayai negara wajib mencantumkan informasi lengkap. Ini mencakup jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan, nilai kontrak, serta jangka waktu pekerjaan. Sayangnya, proyek ini masih menyisakan banyak pertanyaan,” tutupnya.(S.Hadi Purba)
