JAKARTA, GEMADIKA.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Sosial (Kemensos) memperkuat koordinasi guna mendorong percepatan pelaksanaan Program Sekolah Rakyat (SR) Tahun 2025. Program ini menjadi salah satu prioritas nasional yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.
Peran Strategis Program Sekolah Rakyat dalam Pengentasan Kemiskinan
Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Restuardy Daud, menegaskan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi kemiskinan ekstrem yang masih menjadi tantangan nasional.
“Presiden menargetkan angka kemiskinan turun menjadi 4,5% pada 2029, sementara kemiskinan ekstrem ditargetkan 0% pada 2026. Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu intervensi strategis untuk mencapai target tersebut,” ujar Restuardy dalam Rapat Koordinasi Persiapan Sekolah Rakyat bersama Kemensos dan pemerintah daerah yang dilaksanakan secara daring, Kamis (27/3).
Restuardy menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam penyediaan lahan, bangunan, serta kelengkapan dokumen pendukung.
“Anggaran sudah disiapkan melalui APBN, termasuk untuk operasional, pengadaan tenaga pengajar, dan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Yang perlu dipastikan adalah kesiapan daerah agar pelaksanaannya dapat berjalan sesuai jadwal,” tambahnya.
Kemendagri dan Kemensos Siapkan Pendampingan untuk Pemda
Sebagai bentuk dukungan, Kemendagri melalui Direktorat SUPD III Ditjen Bina Bangda akan mendampingi pemerintah daerah dalam menyiapkan proposal, memastikan kesiapan lahan dan bangunan, serta menyusun dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). Selain itu, Kemendagri dan Kemensos akan membentuk desk verifikasi guna memeriksa kelengkapan usulan dari daerah.
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, menambahkan bahwa Program Sekolah Rakyat merupakan langkah terobosan untuk mengatasi siklus kemiskinan yang berulang dari generasi ke generasi.
“Berdasarkan hasil Survei IFLS 1993–2014, sekitar 64,46% anak dari keluarga miskin tetap berada dalam kemiskinan saat dewasa. Padahal, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran besar untuk penanggulangan kemiskinan, namun penurunannya masih belum optimal,” ujar Robben Rico.
Sasaran Program Sekolah Rakyat adalah anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem (desil 1 dan 2) yang bersedia tinggal di asrama. Lulusan program ini diharapkan menjadi individu yang cerdas secara intelektual, bermental tangguh, dan berkarakter kuat.
Hingga saat ini, sebanyak 229 usulan lokasi Sekolah Rakyat telah diajukan oleh pemerintah daerah. Dari jumlah tersebut, 53 titik telah masuk tahap pertama, sementara sisanya masih dalam proses verifikasi. Program ini ditargetkan terus berkembang hingga setiap provinsi, kabupaten, dan kota memiliki minimal satu Sekolah Rakyat yang dibiayai penuh oleh APBN.(selamet – tim)
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan