MAMASA, GEMADIKA.com – Sejumlah aktivis pemerhati lingkungan dan masyarakat sipil di Kabupaten Mamasa menggelar aksi demonstrasi di depan Mapolres Mamasa, Senin (tanggal opsional), menuntut penegakan hukum terhadap aktivitas PT Kencana Hijau Bina Lestari (KHBL). Perusahaan yang bergerak di sektor pengelolaan hutan pinus tersebut diduga beroperasi tanpa izin resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta tidak memiliki perjanjian kerja sama yang jelas.

Aksi ini berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Massa yang tergabung dalam aliansi aktivis Mamasa membawa spanduk dan poster berisi tuntutan serta kekecewaan mereka terhadap keberadaan PT KHBL yang dianggap merugikan masyarakat dan daerah.

Para demonstran menyoroti sejumlah persoalan serius, mulai dari dugaan nihilnya kontribusi perusahaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Mamasa, penggunaan bahan kimia dalam penyadapan getah pinus, hingga tidak adanya program pemberdayaan masyarakat lokal dalam proses perekrutan tenaga kerja.

“Aliansi juga mencurigai adanya permainan harga getah pinus yang dilakukan perusahaan terhadap para petani, serta tidak adanya jaminan keselamatan kerja bagi para pekerja,” ungkap salah satu orator dalam aksi tersebut.

Tak hanya itu, para aktivis juga meminta agar Polres Mamasa memeriksa sejumlah desa yang diduga menerima dana CSR dari perusahaan tanpa transparansi, serta mengusut oknum mitra yang diduga terlibat dalam permainan harga yang merugikan petani.

Dalam orasinya, peserta aksi juga mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum di Polres Mamasa yang dinilai lamban dan tidak responsif terhadap keluhan masyarakat terkait aktivitas PT KHBL.

“Kami akan melaporkan secara resmi ke Polres Mamasa dan akan melanjutkan di Polda Sulbar apabila Polres Mamasa tidak mampu menindaklanjuti aksi kami ini dan akan melakukan jilid dua di Polres Mamasa,” ujar Tamrin, salah satu peserta unjuk rasa yang melakukan orasi.

Aksi damai ini berakhir dengan tertib. Namun para peserta menegaskan bahwa ini bukan akhir dari perjuangan mereka. Jika tuntutan tidak dipenuhi, mereka siap untuk menggelar aksi lanjutan yang lebih besar di tingkat provinsi.
(Antyka)