MAMUJU, GEMADIKA.com – Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Sulawesi Barat ambil bagian dalam Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Capacity Building Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Tahun 2025. Kegiatan ini digelar secara hybrid oleh Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, bertempat di Hotel Matos, Mamuju, pada Selasa (29/4/2025).
Dalam kegiatan tersebut, BPKPD Sulbar diwakili oleh Kepala Bidang Pendapatan, Nuruddin, bersama dua pejabat fungsional, Syaharuddin dan Muh. Ziz Al Ajani Keikutsertaan ini menjadi wujud nyata dukungan Provinsi Sulbar terhadap penguatan kapasitas Tim P2DD daerah, khususnya dalam menghadapi agenda penilaian Championship P2DD Tahun 2025.
Rakorwil ini mencakup wilayah strategis seperti Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), Balinusra (Bali, Nusa Tenggara), dan Kalimantan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyusun, menginput, serta melaporkan kinerja digitalisasi keuangan daerah secara efektif dan terstandar.
Batas akhir penyampaian laporan P2DD ditetapkan pada 16 Mei 2025.
Selama pelaksanaan Rakorwil, peserta memperoleh berbagai penguatan teknis yang mencakup:
• Informasi terkini mengenai inovasi sistem pembayaran dalam mendukung Pendapatan Daerah (PDRD),
• Identifikasi tantangan dalam penerapan kanal pembayaran non-tunai di tingkat daerah,
• Pemahaman atas kebijakan serta indikator penilaian digitalisasi keuangan daerah,
• Strategi percepatan transformasi transaksi keuangan daerah yang terintegrasi, transparan, dan akuntabel,
• Panduan pengisian diagnostic tools P2DD sebagai instrumen evaluasi kinerja daerah.
Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat, sebagai fasilitator kegiatan, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting, Sinergi antara perangkat daerah, Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta para pemangku kepentingan lainnya diperlukan guna memperkuat ekosistem digitalisasi transaksi keuangan di lingkungan pemerintahan daerah.
Keikutsertaan aktif BPKPD Sulbar dalam Rakorwil ini menunjukkan komitmen nyata Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka dan Wakil Gubernur Salim Mengga.
Hal ini sejalan dengan arah reformasi birokrasi nasional dan transformasi pelayanan publik berbasis digital, yang menuntut sistem keuangan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan