SUKA MAKMUE, GEMADIKA.Com – Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung kebijakan nasional melalui partisipasi aktif dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah 2025 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Sekolah Rakyat, Senin (21/4/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting, dan diikuti langsung oleh Bupati Nagan Raya, Dr. TR. Keumangan, bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dari Aula Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Nagan Raya, Kompleks Perkantoran Suka Makmue.
Rakor nasional yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia ini bertujuan membahas strategi dan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah, serta sosialisasi lebih lanjut terkait implementasi program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas nasional tahun ini.
Dalam keterangannya, Bupati Nagan Raya menyatakan bahwa pihaknya mendukung penuh langkah strategis pemerintah pusat dalam dua sektor penting tersebut.
“Kami terus mendorong stabilitas harga kebutuhan pokok dan memperkuat koordinasi lintas sektor, serta dengan pelaku usaha dan masyarakat, agar laju inflasi tetap terkendali demi menjaga daya beli masyarakat,” ujar TRK, sapaan akrab Bupati Nagan Raya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam arahannya mengungkapkan data terkini terkait perkembangan inflasi nasional. Ia menyebutkan bahwa inflasi year-on-year per Maret 2025 berada di angka 1,03 persen, sementara inflasi month-to-month mencapai 1,65 persen.
“Dengan capaian tersebut, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-34 dari 186 negara dengan tingkat inflasi terendah di dunia,” kata Mendagri Tito.
Lebih lanjut, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor serta keberadaan data tunggal sosial ekonomi nasional sebagai dasar kebijakan dalam penanggulangan kemiskinan.
“Data tunggal ini akan menjadi pegangan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menjalankan berbagai program,” tambahnya.
Terkait program Sekolah Rakyat, Mendagri menyampaikan bahwa ini adalah inisiatif langsung dari Presiden Prabowo Subianto dan merupakan peluang emas bagi daerah.
“Dengan alokasi anggaran mencapai Rp150-200 miliar per sekolah, saya mengharapkan Pemda untuk merespons cepat dan memanfaatkan kesempatan tersebut sebaik mungkin,” imbaunya.
Saat ini, dari 356 usulan lokasi yang diajukan Pemda se-Indonesia, sebanyak 53 lokasi telah disetujui sebagai tahap awal dari target 200 lokasi pembangunan Sekolah Rakyat pada tahun 2025.
Kegiatan Rakor tersebut turut diikuti oleh seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota se-Indonesia secara virtual dari daerah masing-masing bersama para pejabat terkait.
(Rahmat P Ritongga)
