SEMARANG, Gemadika.com – Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memberikan paparan penting dalam acara Sekolah Anti Korupsi yang digelar di GOR Indoor Jatidiri, Kota Semarang, Selasa (29/4/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa penguatan tiga pilar utama di tingkat desa merupakan langkah krusial untuk mengawal jalannya pembangunan yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Tiga pilar pemerintahan desa harus diaktifkan, yakni Kepala Desa atau Lurah, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), serta Bintara Pembina Desa (Babinsa),” tegas Ahmad Luthfi di hadapan para peserta yang didominasi oleh aparatur desa, aktivis antikorupsi, dan mahasiswa.
Menurutnya, sinergi ketiga unsur tersebut menjadi fondasi dalam menciptakan lingkungan pemerintahan desa yang bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang. Tak hanya bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, Bhabinkamtibmas dan Babinsa juga diharapkan aktif dalam proses pengawasan pembangunan dan penyaluran dana desa.
Gubernur menambahkan bahwa tantangan pembangunan saat ini tidak hanya berada di level atas, melainkan sudah menyentuh akar desa. Oleh karena itu, pendekatan dari bawah menjadi penting demi menciptakan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan warga.
Acara Sekolah Anti Korupsi ini sendiri menjadi ajang edukasi publik mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi sejak dari level paling dasar pemerintahan. Kegiatan tersebut mendapat sambutan antusias dari berbagai elemen masyarakat dan diselenggarakan sebagai bagian dari rangkaian program pemberdayaan antikorupsi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan