SEMARANG, GEMADIKA.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Tengah untuk terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap program dan kegiatan pembangunan di provinsi tersebut.
Permintaan tersebut disampaikan Luthfi saat menerima Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo di ruang kerjanya pada Rabu (9/4/2025).
“BPKP telah melakukan pengawasan dan investigasi selama lima tahun, (hasilnya) diberikan kepada kami. Ini evaluasi yang kami harapkan,” kata Ahmad Luthfi dalam pertemuan tersebut.
Gubernur berharap BPKP Jawa Tengah tetap melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama proses pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menjelaskan bahwa pembangunan di Jawa Tengah untuk lima tahun ke depan telah direncanakan dengan matang. Pada tahun 2025 ini, fokus pembangunan diarahkan pada peningkatan layanan dasar dan pengembangan infrastruktur, dengan desa sebagai basis dalam pembangunan daerah.
“Penting sekali untuk BPKP melakukan audit dan investigasi, sehingga ke depan tidak ada penyelewengan,” ujar gubernur menekankan pentingnya pengawasan dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Tengah, Tri Handoyo mengatakan bahwa hasil pengawasan selama lima tahun terakhir sudah diserahkan kepada Gubernur Ahmad Luthfi. Laporan tersebut berisi resume (rangkuman) terkait evaluasi aktivitas pembangunan di Jawa Tengah, termasuk program-program prioritas pemerintah yang berkaitan dengan penanganan kemiskinan, pemerataan tenaga kesehatan, pengangguran, dan infrastruktur.
“Kalau rekomendasinya hampir sama dengan yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Sudah disiapkan langkah-langkah yang akan ditempuh, untuk mengatasi permasalahan yang ada,” katanya.
Tri Handoyo menegaskan bahwa BPKP siap membantu pelaksanaan pembangunan di Jawa Tengah sesuai dengan kompetensinya, terutama dalam hal pengawasan terhadap aktivitas pembangunan selama lima tahun mendatang.
“Program apa pun kami siap melakukan pengawasan, untuk membantu Gubernur mencapai visi misinya untuk Provinsi Jawa Tengah,” ucapnya.
Pertemuan ini menunjukkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan daerah melalui kerjasama yang erat dengan lembaga pengawasan keuangan negara.
Tinggalkan Balasan Batalkan balasan