BANDA ACEH, GEMADIKA.com – Ketua Serikat Aksi Peduli Aceh (SAPA), Fauzan Adami, melontarkan kritik keras terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) atas rencana pengadaan kendaraan dinas mewah serta proyek rehabilitasi rumah dinas bagi pimpinan dan anggota dewan.
Menurut Fauzan, di tengah banyaknya persoalan dan kesulitan ekonomi yang masih melilit masyarakat Aceh, kebijakan semacam ini mencerminkan rendahnya empati wakil rakyat terhadap kondisi riil yang dihadapi publik.
“Masih banyak persoalan di Aceh yang harus dibenahi agar keluar dari keterpurukan Pengadaan fasilitas mewah seperti ini sangat melukai hati rakyat dan menunjukkan bahwa kepentingan masyarakat belum menjadi prioritas utama para wakil di DPRA,” kata Fauzan, Minggu, (20/4/2025).
Berdasarkan data dari aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), anggaran pengadaan mobil dinas Ketua DPRA mencapai Rp3,3 miliar, sedangkan untuk dua Wakil Ketua mencapai total Rp5,4 miliar.
Tak hanya itu, proyek rehabilitasi rumah dinas pimpinan dan anggota DPRA tercatat menyerap dana sebesar Rp47,43 miliar, belum termasuk biaya perencanaan dan pengawasan masing-masing sebesar Rp1,53 miliar.
Pengadaan perabotan rumah seperti lemari, tempat tidur, sofa, hingga televisi juga menghabiskan anggaran besar, sehingga total belanja fasilitas rumah dan kendaraan dinas diperkirakan mencapai Rp72,5 miliar.
SAPA juga menyoroti anggaran perjalanan dinas dan konsumsi di lingkungan Sekretariat DPRA yang dinilai sangat besar. Untuk perjalanan dinas saja, dianggarkan Rp45 miliar, dan konsumsi (makanan dan minuman) Rp23 miliar, dengan total mencapai Rp68 miliar.
“Anggaran sebesar itu seharusnya difokuskan untuk pembangunan sosial, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan yang benar-benar berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Fauzan.
SAPA mendesak agar pengadaan kendaraan dinas dan rehabilitasi rumah yang tidak bersifat mendesak segera dibatalkan. Mereka juga meminta dilakukan kajian ulang terhadap anggaran perjalanan dinas dan konsumsi, guna memastikan efisiensi penggunaan dana publik.
“Anggaran tersebut sebaiknya dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Fauzan.(Rahmat P Ritongga)
