MAMUJU, GEMADIKA.com – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga memimpin entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar dalam rangka pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Sulbar tahun anggaran 2024. Pertemuan penting ini diselenggarakan secara tertutup di ruang rapat Wakil Gubernur pada Kamis (10/4/2025).
Pertemuan ini menjadi langkah awal proses audit keuangan yang akan dilakukan BPK terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat selama tahun 2024. Kepala BPK Perwakilan Sulbar, Frider Sinaga, hadir untuk menyampaikan tujuan dan ruang lingkup pemeriksaan yang akan dilakukan.
Kepala Inspektorat Sulbar, M Natsir mengungkapkan bahwa entry meeting ini merupakan awal dari proses pemeriksaan yang akan menentukan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan.
“Entry meeting ini adalah perjalanannya sangat sulit, karena ini akan menentukan kinerja pemerintah daerah yang nanti oleh BPK akan ditetapkan apakah opini kita tahun ini tetap mampu mempertahankan WTP atau bagaimana. Ini yang harus kita jalani dan harus kita penuhi,” kata M Natsir, saat diwawancarai usai rapat.
Inspektorat menekankan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bekerja sama dan mendukung penuh proses pemeriksaan dengan menyiapkan seluruh data, dokumen, serta informasi kegiatan dan program selama tahun anggaran 2024.
“Jadi, tidak ada lagi hal-hal yang disembunyikan, tidak ada lagi hal yang nanti akan mengakibatkan penilaian BPK kita tidak patuh,” ujarnya.
Kepala BPK Perwakilan Sulbar, Frider Sinaga menjelaskan bahwa proses pemeriksaan dilakukan setelah Gubernur Sulbar, Suhardi Duka (SDK) resmi menyerahkan LKPD Provinsi Sulbar 2024 beberapa waktu lalu.
“Kita setelah menerima laporan keuangan dari Pemprov Sulbar, memang kita akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan laporan keuangan tersebut. Nah, itu tujuan pertemuan hari ini,” ungkap Frider Sinaga.
BPK akan langsung memulai pemeriksaan pada hari yang sama setelah pertemuan dan diperkirakan akan berlangsung hingga pertengahan Mei 2025. “Sudah, hari ini kita mulai pemeriksaan, nanti akan berakhir sampai pertengahan Mei,” pungkasnya.
Frider Sinaga juga mengapresiasi jalannya rapat yang berlangsung kondusif, dimana Wakil Gubernur Salim S Mengga memberikan respons positif dan berkomitmen untuk menyiapkan seluruh data dan dokumen yang dibutuhkan secara tepat waktu.
BPK akan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa komponen utama laporan keuangan, termasuk laporan realisasi anggaran yang mencakup belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja tidak terduga.
“Kalau komponen laporan keuangan yang pertama kita akan lakukan pemeriksaan, yaitu laporan realisasi anggaran didalamnya itu ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga. Kemudian di neraca akan kita audit, ada di situ aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari misalnya kendaraan bermotor, kemudian infentaris lain seperti rumah dinas, gitu,” tutur Frider Sinaga.
