JAKARTA, GEMADIKA.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menekankan pentingnya tiga pilar utama dalam percepatan pembangunan daerah saat memimpin Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (15/4/2025).
Acara yang digelar secara hybrid dari Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Jakarta, menjadi momentum penting bagi arah pembangunan Sumbar.
“Tiga hal yang hari ini didorong oleh Bapak Presiden untuk dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintahan, [yaitu] sinergi, sinkronisasi, dan akselerasi. Kita belajar dari masa lalu ketika kota/kabupaten tidak nyambung, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam pelaksanaan program-program pembangunan dengan provinsinya dan juga dengan pemerintah pusat,” kata Bima Arya.
Dalam arahannya, Wamendagri menyoroti pentingnya kolaborasi yang terstruktur antara pemerintah kabupaten/kota dengan provinsi serta pemerintah pusat. Ketidaksinkronan yang terjadi di masa lalu harus menjadi pelajaran berharga untuk tidak diulangi dalam mencapai target pembangunan nasional.
Perluasan Kepemilikan Republik
Bima Arya juga menggarisbawahi filosofi pembangunan yang harus berorientasi pada pemerataan kesejahteraan. Pembangunan daerah, menurutnya, harus diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan penguatan daya saing daerah.
“Menciptakan kemungkinan-kemungkinan warga untuk ikut berusaha. Dalam istilah presiden itu ownership of the republic. We have to expand the ownership of the republic. Jadi kepemilikan republik ini, kepemilikan negara ini harus diperluas. Tidak saja milik orang-orang tertentu. Bukan saja di tingkat nasional, tetapi tentu di wilayah dan di daerah,” ujarnya dengan penuh semangat.
Capaian dan Tantangan Sumbar
Dalam kesempatan tersebut, Wamendagri mengapresiasi kinerja Pemerintah Provinsi Sumbar yang berhasil menekan angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Namun, ia juga menyoroti tantangan yang masih dihadapi provinsi tersebut.
“Dalam hal stunting, Sumatera Barat itu angkanya sedikit juga di atas rata-rata nasional. Ini PR bagi Pak Gubernur dan jajaran dan teman-teman kepala daerah se-Sumatera Barat. Kabar baik yang lain adalah, kalau kita berbicara tentang nilai daya saing per provinsi, Sumatera Barat lagi-lagi skornya baik, berada dalam posisi di atas rata-rata nasional,” ungkapnya.
Delapan Prioritas Strategis
Menanggapi arahan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah memaparkan tema pembangunan Sumbar untuk tahun 2026, yaitu “Perkuatan Fondasi Transformasi Sektor Strategis untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.” Tema ini bertujuan memperkuat landasan pengembangan sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, kebijakan, tata kelola, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
Gubernur Mahyeldi kemudian merinci delapan prioritas pembangunan yang akan menjadi fokus Pemprov Sumbar:
“Tujuh, tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM. Delapan, tata kelola pemerintah bersih dan pelayanan publik yang efektif,” tandasnya.
Kedelapan prioritas tersebut mencakup pengembangan pendidikan dan kesehatan berkualitas, lumbung pangan nasional dan ekonomi hijau, pemberdayaan nagari dan desa, penempatan Sumbar sebagai pusat perdagangan di wilayah barat Sumatera, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan, penguatan kehidupan beradat berbasis agama dan kearifan lokal, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. (Selamet)
