JAKARTA, GEMADIKA.com – Tokoh hak asasi manusia (HAM) Natalius Pigai memberikan dukungan penuh terhadap program pembinaan anak bermasalah yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat bekerja sama dengan TNI. Program ini, yang sempat menuai polemik karena melibatkan unsur militer, justru dinilai tidak melanggar prinsip HAM.
Pernyataan ini disampaikan Pigai usai menghadiri pembahasan program tersebut di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
“Sesuai instrumen HAM, pendidikan itu hak warga negara. Sesuai UU, itu anak diwajibkan berpendidikan dan pemerintah bertanggung jawab, sehingga tidak ada pertentangan dalam HAM,” tegas Natalius Pigai.
Pigai juga menyebut bahwa program ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pembinaan, termasuk bagi mereka yang memiliki latar belakang bermasalah.
Bahkan, kata Pigai, Pemprov Jawa Barat bersama TNI telah menyiapkan sekitar 30 hingga 40 barak khusus sebagai tempat pembinaan untuk para siswa yang terlibat dalam program tersebut.
Dalam konteks ini, Pigai yang dikenal vokal dalam isu-isu HAM menegaskan dirinya justru melihat pendekatan ini sebagai jalan tengah antara pendidikan, kedisiplinan, dan tanggung jawab negara terhadap generasi muda.
“Saya ini prajurit Presiden Prabowo,” ujar Pigai, menandaskan komitmennya terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pendidikan yang berpihak pada anak.
Pendidikan dan Disiplin: Bukan Militerisasi, tapi Pembinaan Karakter
Meskipun program ini menuai perdebatan publik soal pendekatan militer terhadap anak, Pigai menjelaskan bahwa penggunaan fasilitas dan metode kedisiplinan ala militer bukanlah bentuk kekerasan atau pelanggaran HAM, melainkan strategi pembinaan yang tetap dalam koridor hukum dan konstitusi.
