JAKARTA, GEMADIKA.com – Fraksi Partai Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta mengajukan usulan yang cukup kontroversial kepada Gubernur Pramono Anung.
Mereka mendesak agar pemuda bermasalah di ibu kota dikirim ke barak militer untuk mendapat pendidikan karakter, mengikuti jejak program serupa yang telah diterapkan di Jawa Barat.
Usulan ini disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Jakarta pada Senin (16/6/2025), dengan harapan dapat menjadi solusi efektif mengatasi maraknya tawuran dan kenakalan remaja di Jakarta.
Latar Belakang Usulan
Ryan Kurnia Ar Rahman, anggota Komisi B DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra, menjadi juru bicara usulan tersebut. Ia menyoroti kondisi pemuda Jakarta yang dinilai lebih memilih terlibat tawuran hingga memakan korban jiwa daripada berkegiatan positif.
“Anggaran pembinaan kepemudaan, Karang Taruna, menurut Fraksi Partai Gerindra terlalu kecil berdampak kepada pemuda DKI Jakarta,” kata Ryan dalam rapat yang juga dihadiri Pemerintah Provinsi Jakarta.
Menurut Ryan, kondisi ini terjadi karena kurangnya dukungan anggaran yang memadai untuk program pembinaan pemuda. Ia menilai anggaran Karang Taruna saat ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap pembinaan karakter generasi muda Jakarta.
Konsep Program yang Diusulkan
Gerindra mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jakarta mengalokasikan ulang anggaran pembinaan kepemudaan yang biasa digunakan untuk program Karang Taruna. Anggaran tersebut dialihkan untuk program kerja sama dengan TNI dalam membina pemuda bermasalah di barak militer.
“Kerja sama dengan militer untuk pembinaan anak muda perlu dipertimbangkan, tentu pascapelatihan perlu didukung anggaran agar mereka bisa melakukan kegiatan positif,” ujar Ryan.
Program ini diharapkan dapat memberikan pendidikan karakter, disiplin, dan mental yang lebih kuat kepada pemuda Jakarta, khususnya mereka yang terlibat dalam tawuran dan kenakalan remaja lainnya.
Rujukan Program Jawa Barat
Usulan ini terinspirasi dari program serupa yang telah dilaksanakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang juga merupakan kader Partai Gerindra. Program pendidikan di barak militer untuk anak-anak yang terlibat tawuran dan kenakalan lainnya telah berjalan di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdalih pendekatan ini diperlukan untuk merestorasi perilaku remaja yang dianggap menyimpang, sembari menanamkan nilai kepemimpinan dan tanggung jawab.
Dukungan dari Fraksi Lain
Usulan Gerindra mendapat dukungan dari fraksi lain di DPRD Jakarta. Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta, M. Taufik Zoelkifli, sebelumnya juga pernah mengungkapkan usulan serupa.
“Saya sangat setuju sekali dan sangat mendukung sekali jika para pelajar nakal diberikan pelatihan yang sifatnya memang menyalurkan energi fisik mereka ke arah yang positif,” kata Taufik kepada wartawan.
Taufik menyarankan program pelatihan semi militer yang dapat membantu para pelajar bermasalah menyalurkan energi mereka secara positif, mengingat usia muda yang masih memiliki banyak energi.
Kontroversi dan Kritik
Meski mendapat dukungan, program serupa di Jawa Barat menuai kritik dari berbagai pihak. Sejumlah kelompok pemerhati anak dan pendidikan menilai program ini berpotensi melanggar prinsip pemenuhan hak anak.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) termasuk yang tidak setuju dengan pendekatan ini. Mereka menilai pendidikan siswa bukan merupakan wewenang TNI.
“Pendekatan militeristik tidak menyentuh akar persoalan yang sebenarnya. Yakni, kegagalan sistem pengasuhan di tingkat keluarga dan minimnya intervensi berbasis perlindungan anak di tingkat lokal,” kata Direktur Eksekutif Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Keumala Dewi.
Dukungan Pemerintah Pusat
Di sisi lain, Menteri HAM Natalius Pigai menyatakan dukungannya terhadap langkah Dedi Mulyadi. Ia mendukung pengiriman siswa yang sering berbuat onar dan tawuran ke barak militer untuk dibina karakter, mental, dan disiplinnya.
Dukungan dari level menteri ini menunjukkan bahwa program tersebut tidak sepenuhnya ditentang oleh pemerintah pusat, meski menuai kritik dari berbagai kalangan.
Tantangan Implementasi
Jika usulan ini diterima Gubernur Pramono Anung, akan ada sejumlah tantangan dalam implementasinya. Perlu koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi Jakarta dengan TNI, serta penyiapan anggaran yang memadai.
Selain itu, perlu juga mempertimbangkan aspek hukum dan hak asasi manusia, mengingat kritik yang muncul terhadap program serupa di Jawa Barat.
Respons yang Ditunggu
Hingga saat ini, Gubernur Pramono Anung belum memberikan respons resmi terhadap usulan tersebut. Masyarakat Jakarta menunggu sikap kepala daerah yang baru dilantik ini terhadap program kontroversial yang diusulkan DPRD.
Keputusan Pramono akan menjadi indikator penting bagaimana ia akan menangani persoalan kenakalan remaja dan tawuran yang menjadi masalah klasik di ibu kota. (*)
