JAKARTA, GEMADIKA.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digadang-gadang sebagai salah satu kebijakan unggulan pemerintah untuk meningkatkan gizi anak-anak sekolah, kini menuai sorotan tajam.
Dalam beberapa pekan terakhir, sejumlah kasus keracunan massal yang dialami siswa penerima program di berbagai daerah menimbulkan pertanyaan serius terkait standar keamanan pangan yang diterapkan. Insiden tersebut bahkan membuat banyak siswa harus menjalani perawatan medis.
Dikutip dari NU Online, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tidak bisa menutup mata terhadap kondisi ini.
“Manfaat besar dari program ini harus tetap terjaga dan tidak tergerus oleh buruknya tata kelola di lapangan,” kata Putih dalam keterangan yang diterima NU Online, Sabtu (27/9/2025).
Menurutnya, pelaksanaan program di lapangan masih jauh dari standar yang seharusnya. Ia meminta dilakukan evaluasi menyeluruh dari hulu hingga hilir: mulai dari pemilihan bahan baku, penyimpanan, proses memasak, kontrol kualitas, pengemasan, hingga distribusi ke sekolah-sekolah.
“Perlu ada perhatian khusus bagi standar food safety dan pencegahan kontaminasi di setiap prosesnya,” tegas Putih.
Putih menekankan, kasus keracunan tidak boleh dipandang sekadar angka dalam laporan. Keselamatan anak-anak penerima manfaat harus menjadi prioritas utama, bahkan program MBG idealnya harus menuju konsep zero accident.
Tanggung Jawab Negara terhadap Anak-Anak
Putih Sari mengingatkan bahwa program ini hadir untuk memastikan anak-anak mendapatkan makanan yang aman sekaligus bergizi seimbang. Ia menilai kualitas gizi tidak boleh dikompromikan hanya karena alasan teknis maupun efisiensi biaya.
DPR, lanjutnya, akan mendorong BGN untuk berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) guna merumuskan standardisasi keamanan pangan yang lebih ketat.
Investasi Jangka Panjang
Lebih jauh, Putih menilai MBG bukanlah proyek jangka pendek, melainkan investasi besar untuk masa depan bangsa. Program ini dinilai mampu memperbaiki kualitas sumber daya manusia sejak usia dini, sekaligus menggerakkan ekonomi daerah dengan menyerap produk pertanian, perikanan, dan tenaga kerja lokal.
“Program ini sudah dirasakan manfaatnya dan mendapat sambutan baik dari masyarakat. Bukan hanya oleh jutaan penerima manfaat, tapi juga oleh para pekerja, petani, nelayan, maupun pelaku usaha,” ujarnya.
Karena itu, Putih menegaskan penghentian program bukanlah solusi. Yang diperlukan adalah pembenahan tata kelola secara menyeluruh, agar visi Presiden Prabowo Subianto mencetak generasi unggul dan mendorong ekonomi lokal dapat terwujud. (***)
