JAKARTA, GEMADIKA.com – Wacana perubahan skema Makan Bergizi Gratis (MBG) dari penyediaan langsung di sekolah menjadi bantuan tunai bagi orang tua murid kembali mencuat. Pemerintah menegaskan, meskipun ide tersebut sah untuk diusulkan, skema yang saat ini berjalan tetap dianggap paling tepat.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut, konsep pemberian makan bergizi secara langsung kepada siswa di sekolah sudah dirancang sebagai skema terbaik yang bisa dijalankan pemerintah.
“Ide kan banyak, bukan berarti tidak baik. Tapi konsep yang sekarang dijalankan dianggap pemerintah sebagai yang terbaik untuk dikerjakan,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (19/9/2025).
Prasetyo menambahkan, jika dalam pelaksanaan program MBG terdapat catatan atau masalah, pemerintah akan menampung masukan dan melakukan perbaikan.
“Kalau nanti ada catatan, kita akui dan kita perbaiki,” tambahnya.
Sorotan DPR dan Usulan Tunai
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris, mengusulkan agar program MBG diberikan dalam bentuk uang tunai kepada orang tua siswa. Menurutnya, pola ini memberi keleluasaan bagi keluarga untuk menyiapkan makan bergizi bagi anak-anak mereka.
Charles menyoroti standar operasional prosedur (SOP) di satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang dinilai kurang optimal, sehingga menjadi salah satu penyebab maraknya kasus keracunan makanan di sekolah.
Ia menjelaskan, persiapan bahan baku menu MBG biasanya dimulai pukul 23.00, dimasak pukul 04.00, dibungkus pukul 07.00, dan dihidangkan sekitar pukul 11.00. Proses panjang tersebut meningkatkan risiko makanan terkontaminasi bakteri.
“Risiko makanan terkontaminasi jadi sangat tinggi. Karena itu saya mendorong agar BGN mencoba pola lain, misalnya memberikan uang kepada orang tua siswa sehingga mereka bisa menyiapkan makanan bergizi sendiri untuk anak-anaknya,” jelas Charles.
Latar Belakang dan Komitmen Pemerintah
Wacana perubahan skema muncul di tengah maraknya kasus keracunan siswa penerima MBG di beberapa daerah. Polemik ini memicu diskusi publik mengenai efektivitas program serta pentingnya pengawasan terhadap kualitas makanan.
Meski begitu, pemerintah menegaskan tetap berkomitmen melanjutkan program Makan Bergizi Gratis di sekolah, sambil melakukan evaluasi untuk meningkatkan kualitas dan keamanan makanan bagi siswa.
