PALEMBANG, GEMADIKA.com – Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Integritas SDM Pengadaan Barang/Jasa se-Sumatera Selatan Tahun 2025 resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sumatera Selatan, H. Cik Ujang, di Palembang, Rabu (10/9/2025).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Sumsel ini turut dihadiri perwakilan LKPP RI, KPK RI, Kejaksaan Tinggi Sumsel, Polda Sumsel, Inspektorat Provinsi Sumsel, serta seluruh OPD dan UKPBJ kabupaten/kota se-Sumatera Selatan.
Dalam agenda tersebut, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) berhasil menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua penghargaan sekaligus. Pertama, penghargaan UKPBJ dengan Tingkat Kematangan Proaktif (Level 3). Kedua, penghargaan atas UKPBJ Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan konsolidasi tayang katalog.
Penghargaan ini diterima langsung oleh Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, pada Kamis (21/8), setelah melalui proses penilaian dan verifikasi dari LKPP RI yang berfokus pada fungsi pengadaan, kolaborasi, perencanaan strategis, serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Wakil Bupati Muratara, H. Junius Wahyudi, mengaku bangga dan bersyukur atas capaian tersebut.
“Apresiasi setinggi-tingginya, penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara dalam mewujudkan pengadaan barang/jasa yang transparan dan berkualitas. Ke depan, kita akan terus memperkuat sinergitas, meningkatkan kompetensi SDM, serta menjaga integritas agar tata kelola pemerintahan kita semakin baik,” ujarnya.
Untuk kategori penghargaan kolaborasi di tingkat Provinsi Sumsel, baru ada tiga daerah yang berhasil melaksanakannya, yakni Pemerintah Provinsi Sumsel, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Hal ini semakin menegaskan komitmen Muratara dalam mendukung efisiensi, efektivitas, serta integritas pengadaan barang/jasa pemerintah.
Selain penyerahan penghargaan, rangkaian Rakor UKPBJ juga diisi dengan talkshow, business matching bersama vendor, serta diskusi panel dengan aparat penegak hukum. Pada hari kedua, peserta akan mendapat paparan dari KPK RI terkait strategi pencegahan korupsi, serta materi penguatan integritas SDM pengadaan dari berbagai lembaga. (Hidayat)
