SEMARANG, GEMADIKA.com – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan bahwa organisasi petani tidak boleh berhenti hanya pada pembentukan kepengurusan, melainkan harus memiliki roadmap kerja yang jelas dan terukur. Hal itu disampaikan saat menerima audiensi pengurus Himpunan Tani Merdeka Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Rabu (1/10/2025).
“Kalau hanya bikin pengurus tapi tidak punya roadmap kerja, untuk apa? Intinya organisasi harus bisa memberikan kontribusi nyata, terutama dalam mengurangi kemiskinan,” tegas Luthfi.
Ia menjelaskan, arah kerja bersama antara pemerintah daerah dengan organisasi petani harus berdampak langsung ke masyarakat. Salah satu fokus utamanya adalah reduksi kemiskinan di Jawa Tengah.
“Nanti laporkan ke Mas Dar (Wakil Menteri Pertanian Sudaryono) bahwa tugas kita bersama Himpunan Tani Merdeka Jawa Tengah adalah bagaimana mereduksi kemiskinan,” imbuhnya.
Petani Muda Siapkan Roadmap Sesuai Arahan Gubernur
Menanggapi arahan tersebut, Dimas, seorang petani muda anggota Himpunan Tani Merdeka, menyatakan pihaknya telah menyiapkan peta jalan kerja sesuai yang diarahkan gubernur.
“Kami sudah menyiapkan roadmap, sejalan dengan arahan Mas Dar, khususnya terkait pemanfaatan alsintan (alat mesin pertanian). Insya Allah dampaknya bisa dirasakan langsung untuk menurunkan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ekonomi petani,” ujarnya.
Jateng Sebagai Lumbung Pangan Nasional
Dalam kesempatan itu, Gubernur Luthfi juga menegaskan posisi Jawa Tengah sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Menurutnya, produktivitas dan distribusi hasil pertanian harus terus ditingkatkan agar bisa berkontribusi signifikan dalam upaya penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Jawa Tengah pada September 2024 tercatat 9,58% atau sekitar 3,40 juta jiwa. Angka ini menurun dibandingkan Maret 2024 yang masih berada di level 10,47% atau 3,70 juta jiwa. Garis kemiskinan provinsi saat ini berada di Rp1.093.000 per kapita per bulan, dengan komposisi kebutuhan makanan mencapai 75,36%.
Selain kemiskinan, isu stunting juga menjadi perhatian serius Pemprov Jateng. Data DP3AP2KB Jawa Tengah menunjukkan prevalensi stunting balita pada 2023 sebesar 20,7%, turun tipis dari 20,8% pada 2022. Luthfi menekankan perlunya percepatan intervensi lintas sektor, termasuk sektor pertanian, karena erat kaitannya dengan ketersediaan dan kualitas pangan.
Sektor pertanian sendiri masih menjadi tulang punggung ekonomi masyarakat pedesaan Jawa Tengah. Berdasarkan Indikator Utama Pertanian 2023 yang dirilis BPS, subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan menjadi penopang utama kehidupan ekonomi desa.(jp)
