PATI, GEMADIKA.COM – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati diperketat dengan pemasangan kawat berduri oleh pihak keamanan pada Kamis (30/10/25). Tindakan ini dilakukan sebagai langkah pengamanan menjelang pelaksanaan Rapat Paripurna penyampaian kinerja Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (31/10/25).
Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Wahyudi membenarkan pemasangan kawat berduri tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan prosedur standar operasional (SOP) untuk mengamankan objek vital dan Rapat Paripurna Pansus Hak Angket.
“Itu SOP untuk mengamankan objek vital. Sehingga tidak ada yang dikhawatirkan,” ujar Kombes Pol Jaka Wahyudi.
Kapolresta menjelaskan bahwa area DPRD Pati dinilai menjadi area rawan, sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan pemetaan ketat untuk meminimalkan potensi terjadinya kericuhan atau hal-hal yang tidak diinginkan selama proses Paripurna.
Meskipun Rapat Paripurna Pansus Hak Angket ini bersifat terbuka untuk umum, Kapolresta menegaskan adanya pembatasan ketat terkait kehadiran fisik di ruang rapat.
“Kita sudah koordinasi dengan pihak dewan bahwa sidang paripurna ini terbuka untuk umum tapi tidak dihadiri kedua kubu di ruang rapat,” jelasnya.
Namun, masyarakat tetap dapat menyaksikan jalannya sidang melalui siaran langsung (livestreaming) dan melalui liputan media. Kombes Pol Jaka Wahyudi menyebutkan bahwa hanya media yang terundang yang diperbolehkan masuk ke dalam ruang rapat untuk meliput kegiatan tersebut.
Pihak kepolisian berkomitmen penuh untuk mencegah terjadinya kerusuhan selama Paripurna Pansus. Kapolresta Pati pun menyampaikan pesan tegas kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas Kabupaten Pati.
“Kita harap aksi besok kondusif. Kita sudah punya pengalaman tanggal 13 jangan sampai terjadi lagi di kabupaten Pati,” tandas Kombes Pol Jaka Wahyudi, mengingatkan agar tidak terulang insiden yang terjadi sebelumnya.
Pemasangan kawat berduri dan pengetatan pengamanan ini menjadi fokus utama menjelang momen krusial penyampaian hasil kerja Pansus Hak Angket terkait dugaan pemakzulan Bupati Pati tersebut.
