MAMASA, GEMADIKA.com – Pemerintah Kabupaten Mamasa resmi menerima hasil Uji Kompetensi/Job Fit untuk 28 Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Makassar. Penyerahan hasil yang dilakukan secara independen tanpa intervensi politik ini diterima langsung oleh Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, di Halaman Kantor Bupati Mamasa, Senin (6/10/2025).
Acara serah terima hasil uji kompetensi dirangkaikan dengan apel bersama lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa dan dihadiri oleh seluruh jajaran ASN. Ketua Panitia Seleksi Uji Kompetensi LAN RI Makassar, Dr. Muhammad Aswad, M.Si., menyerahkan langsung dokumen hasil seleksi yang telah melalui berbagai tahapan penilaian ketat.
Hasil job fit untuk 28 pejabat ini merupakan buah dari serangkaian proses seleksi yang dilaksanakan beberapa waktu lalu di Makassar. Seleksi tersebut melibatkan berbagai metode penilaian komprehensif untuk memastikan setiap pejabat ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan keahliannya.
Dalam sambutannya, Bupati Welem Sambolangi menegaskan pentingnya hasil job fit sebagai instrumen objektif dalam penempatan pejabat. Ia menekankan bahwa hasil ini merupakan hasil murni dari seleksi independen yang dilakukan oleh LAN RI Wilayah Makassar, tanpa campur tangan politik.
“Dengan hasil seleksi ini kita dapat melihat kemampuan para pejabat untuk dapat menempati jabatan yang sesuai dengan keilmuannya. Jadi tidak ada lagi istilah titipan atau hasil lobi-lobi, tapi ini murni dari hasil uji kompetensi yang independen. Apapun hasilnya mari kita terima dengan baik karena inilah hasil yang sesungguhnya,” tegas Bupati Welem.
Bupati menjelaskan bahwa tujuan utama pelaksanaan job fit adalah untuk melihat kompetensi dasar seorang pemimpin agar dapat ditempatkan pada jabatan sesuai dengan kemampuan dan keilmuannya. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Mamasa.
Lebih lanjut, Bupati memberikan pesan kepada jajaran ASN untuk memperbaiki sikap dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Ia mengingatkan bahwa jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
“Setiap ASN dibutuhkan loyalitas dan tanggung jawab yang menjadi komitmen yang harus dipegang teguh dalam melaksanakan pelayanan publik. Pelayan rakyat harus mampu melihat dan memperhatikan keluhan-keluhan rakyat. Kita butuh orang yang konsisten dalam mengemban jabatan,” ujar Welem.
Bupati juga mengajak seluruh ASN untuk terus mengembangkan inovasi dalam pelayanan sehingga dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakat Mamasa.
Sementara itu, Ketua Panitia Uji Kompetensi dari LAN RI Makassar, Dr. Muhammad Aswad, M.Si., menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai tahapan ujian yang ketat dan komprehensif. Mulai dari tes psikologi, penulisan makalah, hingga penilaian rekam jejak para peserta sebagai metode penentuan job fit.
“Kami siap mempertanggungjawabkan hasilnya kepada Pemda Mamasa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini hasil murni dan tidak ada intervensi siapapun, termasuk bupati dan wakil bupati,” ucap Aswad dengan tegas.
Aswad menekankan bahwa penentuan “the right man in the right place” telah dilakukan oleh lima orang pansel yang telah sepakat pada hasil 28 orang pejabat tinggi pratama tersebut, tanpa intervensi dari pihak manapun.
Aswad juga memberikan apresiasi kepada Bupati Mamasa yang dinilai telah melakukan berbagai terobosan di awal pemerintahannya. Salah satu terobosan tersebut adalah dengan menempatkan para pejabat sesuai dengan keilmuan dan kompetensinya melalui kegiatan job fit.
“Seorang pemimpin dapat dikatakan pemimpin yang baik jika dia melakukan inovasi dan transformasi untuk kemajuan daerahnya, seperti yang dilakukan oleh Bupati Mamasa yang sudah banyak berbuat di awal pemerintahannya dalam melakukan berbagai terobosan, salah satunya adalah dengan menempatkan para pejabatnya sesuai dengan keilmuan dan kompetensinya lewat kegiatan job fit,” ungkap Aswad.
Dengan penerapan sistem merit ini, Pemkab Mamasa berharap dapat menciptakan birokrasi yang lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Langkah ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan prinsip good governance dan reformasi birokrasi. (Antyka)
