SEMARANG, GEMADIKA.com – Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi mengumpulkan seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi, serta para bupati dan wali kota se-Jawa Tengah di GOR Jatidiri, Semarang, Senin (6/10/2025).
Rapat konsolidasi regional tersebut digelar bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Jateng dan DIY.
Langkah ini diambil menyusul insiden sekitar 2.700 anak penerima MBG di Jawa Tengah yang diduga mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dari program tersebut. Gubernur Luthfi menegaskan, kejadian serupa tidak boleh terulang kembali di masa mendatang.
“Setelah hari ini, tak boleh ada lagi anak-anak kita yang merupakan sasaran MBG mengalami hal serupa,”
jelas Luthfi di hadapan pimpinan daerah, kepala SPPG, dan ahli gizi. (dikutip dari jawa pos)
Menurut Luthfi, program MBG di Jawa Tengah saat ini baru berjalan sekitar 36 persen dari target 9 juta penerima, atau setara 3,5 juta anak. Ia menyayangkan munculnya sejumlah insiden yang terjadi karena kelalaian pengelola SPPG di lapangan.
“Ini sudah punya problem yang harus kita cari penyelesaiannya. Jangan sampai terulang. Ini bukan tanggung jawab BGN saja, tapi tanggung jawab semua wilayah, termasuk bupati dan wali kota yang hadir hari ini,” akunya.
Perketat Pengawasan dan Wajibkan Sertifikasi SLHS
Gubernur mengungkapkan, saat ini terdapat 1.596 SPPG di Jawa Tengah, terdiri dari 1.555 mitra masyarakat, 23 SPPG TNI, 13 SPPG Polri, dan 5 dari pondok pesantren. Dari 35 kabupaten/kota di Jateng, hampir seluruh wilayah memiliki sasaran penerima MBG.
Luthfi meminta agar pengelola dapur MBG menjaga kebersihan, higienitas, dan standar kelayakan pangan. Ia juga menekankan agar semua SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Saat ini baru 84 SPPG yang memiliki SLHS, dan Gubernur menargetkan dalam waktu satu bulan ke depan seluruh SPPG sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memperoleh sertifikasi tersebut.
“Tolong Dinkes segera bergerak bersama dinas kabupaten/kota untuk melakukan komunikasi dan menerbitkan sertifikasi laik higienis sanitasi (SLHS),”
tegasnya.
Evaluasi Penyebab dan Langkah Pencegahan
Luthfi menjelaskan, hasil evaluasi sementara menunjukkan bahwa kasus keracunan diduga disebabkan oleh beragam faktor, seperti kotak makan yang dicuci tidak bersih, makanan yang basi karena dimasak malam hari, hingga perut anak yang belum terbiasa dengan menu tertentu.
“Ompreng yang tidak bersih bisa jadi penyakit. Makanan yang tak diolah dengan higienis malah membahayakan anak-anak. SPPG harus punya surat SLHS, bukan sekadar diurus, tapi benar-benar diterapkan di lapangan,”
bebernya.
Melalui rapat koordinasi ini, ia berharap pelaksanaan program MBG di Jateng dapat berjalan lebih aman, tertib, dan bermanfaat bagi anak-anak penerima manfaat. Luthfi juga meminta para bupati dan wali kota aktif memantau serta memastikan pengawasan berjalan optimal di wilayah masing-masing.
Sinergi Pusat dan Daerah Diperkuat
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang hadir dalam rapat tersebut, mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan evaluasi dan perbaikan sistem pengawasan.
“Kita sepakat pengawasan dilakukan rutin oleh Dinas Kesehatan, BPOM, dan Dinas Lingkungan Hidup. Bahan baku pun harus dicek setiap saat. Tujuannya memastikan makanan aman, sehat, dan bergizi,” kata Dadan.
Ia menambahkan, sertifikasi SLHS bagi SPPG akan diselesaikan dalam waktu satu bulan, dan SPPG baru hanya boleh beroperasi setelah lolos verifikasi serta memiliki SLHS.
“Untuk yang sudah beroperasi, sertifikasi kita percepat. Sementara SPPG yang baru hanya boleh berjalan setelah memiliki SLHS. Ini penting agar kejadian keracunan tidak berulang,” tandasnya.
