JAKARTA, GEMADIKA.com – Pemerintah bergerak cepat untuk mewujudkan swasembada pangan di Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan rencana ambisius membuka lahan sawah seluas 100 ribu hektare untuk mengatasi defisit beras yang mencapai 500 ribu ton per tahun di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Langkah strategis ini menjadi bagian dari upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang merata hingga ke pelosok Tanah Papua.
Defisit Beras Papua Capai 500 Ribu Ton
Amran memaparkan, saat ini Papua menghadapi kesenjangan produksi dan kebutuhan beras yang sangat besar. Produksi beras lokal hanya mencapai 120 ribu ton per tahun, sementara kebutuhan total mencapai 660 ribu ton. Artinya, terdapat kekurangan pasokan sebesar 500 ribu ton yang selama ini harus dipenuhi dari luar Papua.
“Karena Papua butuh 660 ribu ton beras. Tetapi hanya memproduksi 120 ribu ton, sehingga masih kekurangan 500 ribu ton. Nah, 500 ribu ton membutuhkan sawah 100 ribu hektare. Kita sudah bagi Papua Selatan, Papua dan Papua Barat,” ungkap Amran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (16/12/2025).
Defisit yang besar ini menyebabkan harga beras di Papua melambung tinggi karena harus mendatangkan pasokan dari pulau lain dengan biaya logistik yang mahal. Kondisi geografis Papua yang terdiri dari pegunungan dan hutan lebat membuat distribusi beras menjadi tantangan tersendiri.
Cetak Sawah 100 Ribu Hektare di 3 Provinsi
Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah pusat akan membuka lahan sawah baru seluas 100 ribu hektare yang tersebar di tiga provinsi: Papua, Papua Selatan, dan Papua Barat. Program pencetakan sawah ini bahkan menarik minat provinsi lain di Papua.
“Bahkan 6 provinsi juga memohon untuk cetak sawah,” kata Amran saat ditemui di Istana Negara, Selasa (16/12/2025).
Mentan menargetkan proyek pembukaan lahan sawah ini dapat diselesaikan dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Dengan pencapaian target tersebut, Papua diharapkan mampu memenuhi kebutuhan berasnya sendiri tanpa harus bergantung pada pasokan dari wilayah lain.
“Papua itu kita akan swasembadakan Papua paling lambat 3 tahun. Kalau bisa 2 tahun selesai,” tegas Amran.
Dia menambahkan bahwa swasembada pangan di Papua akan menjadi solusi permanen untuk mengatasi masalah inflasi akibat tingginya biaya distribusi pangan antar pulau.
“Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada. Dia angkut antara pulau. Dan ini adalah solusi permanen masalah inflasi,” lanjutnya.
Prabowo: Lumbung Pangan hingga Tingkat Desa
Komitmen pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan di Papua semakin kuat dengan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan khusus dengan kepala daerah di Papua pada hari yang sama, Prabowo menekankan pentingnya percepatan program ketahanan pangan di wilayah tersebut.
Presiden meminta pembentukan sistem lumbung pangan yang berjenjang, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten atau kota, hingga ke tingkat desa. Sistem ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pangan yang stabil di seluruh wilayah Papua.
“Kita akan lakukan itu, kita akan membantu saudara-saudara supaya setiap kabupaten bisa swasembada pangan,” ujar Prabowo kepada para kepala daerah.
Presiden juga mendorong pemerintah daerah di Papua untuk lebih proaktif mengambil inisiatif dalam membuka lahan pertanian, tidak hanya untuk sawah, tetapi juga kebun jagung, sagu, dan singkong sebagai sumber pangan alternatif.
“Menteri Pertanian sudah melakukan langkah-langkah kita akan buka sumber-sumber pangan di semua kabupaten,” tegas Prabowo.
Reaktivasi Pabrik Sagu di Sorong
Selain pencetakan sawah, pemerintah juga fokus pada pengembangan pangan lokal Papua. Amran mengungkapkan bahwa Kementerian Pertanian tengah melakukan perbaikan dan reaktivasi pabrik sagu yang berada di Sorong, Papua Barat.
“Kemudian tadi ada perbaikan pabrik sagu. Kita akan selesaikan di Sorong. Kita akan aktifkan kembali. Sudah dibangun, tetapi harus diaktifkan kembali,” ujarnya.
Sagu merupakan salah satu sumber karbohidrat utama masyarakat Papua yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pangan lokal. Dengan mengaktifkan kembali pabrik sagu, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada beras dan memperkuat diversifikasi pangan di Papua.
Target Nasional: Seluruh Indonesia Swasembada Pangan
Program swasembada pangan Papua merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menjadikan seluruh Indonesia mandiri dalam urusan pangan. Amran optimistis bahwa pulau-pulau besar lainnya sudah menunjukkan kemajuan signifikan.
“Mimpi kita adalah seluruh pulau-pulau Kalimantan sudah, Sulawesi sudah, Sumatera sudah swasembada, Jawa surplus. Mimpi kita, seluruh Indonesia swasembada pangan, sehingga dia ngangkut, itu tidak ada,” kata Amran.
Untuk mendukung target tersebut, Kementerian Pertanian telah menetapkan target cetak sawah tahun 2026 seluas 400 ribu hektare. Sementara untuk tahun 2025, target yang ditetapkan adalah 225 ribu hektare.
“Insyaallah cetak sawah tahun depan diupayakan 400 ribu ha, tahun ini 225 ribu ha dan tahun berikutnya kita akan lanjutkan,” kata Amran saat ditemui di Grha Mandiri, Jakarta Pusat pada Selasa (21/10/2025).
Anggaran Rp10 Triliun untuk Program 2026
Untuk merealisasikan target cetak sawah di tahun 2026, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk pembukaan lahan sawah baru yang tersebar di beberapa daerah, termasuk lokasi-lokasi yang menjadi bagian dari program food estate (lumbung pangan).
Program ini diharapkan dapat menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan pangan nasional, sekaligus mengurangi disparitas harga pangan antar wilayah yang selama ini menjadi beban masyarakat di daerah terpencil seperti Papua.
