JAKARTA, GEMADIKA.com – Upaya diplomasi Indonesia untuk membebaskan dua kapal milik PT Pertamina yang tertahan di kawasan Teluk Persia mulai menunjukkan hasil. Iran telah memberikan pertimbangan positif atas keamanan perlintasan kapal Pertamina di Selat Hormuz, namun masih ada persiapan teknis yang harus dirampungkan sebelum kapal bisa berlayar.
“Dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan koordinasi Kemlu dan KBRI Tehran dengan pihak Pertamina, Kedubes Iran di Jakarta dan pihak-pihak Iran terkait di Tehran, Kedubes Iran telah sampaikan pertimbangan positif Pemerintah Iran atas keamanan perlintasan kapal milik Pertamina Group di Selat Hormuz,” ujar Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang, Senin (30/3/2026).
Namun, persiapan teknis berupa perlindungan asuransi dan kesiapan kru kapal masih perlu dirampungkan Pertamina sebelum pemerintah menindaklanjuti lampu hijau dari Iran tersebut.
Empat Kapal Sempat Tertahan, Dua Sudah Keluar
Sebanyak empat kapal milik PT Pertamina sempat tertahan di perairan Timur Tengah sejak pecahnya konflik Israel-Amerika Serikat dan Iran pada 28 Februari 2026. Pada pertengahan Maret 2026, dua tanker berhasil keluar dari area tersebut, yakni PIS Rinjani dan PIS Paragon. Sementara dua kapal lainnya masih tertahan dan menjadi fokus negosiasi diplomatik Indonesia.
Perlu dicatat bahwa kedua kapal PT Pertamina International Shipping (PIS) yang masih tertahan bukan untuk melayani pasokan minyak dalam negeri, melainkan untuk kepentingan pihak ketiga ke negara lain.
Indonesia di Posisi Dilematis
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menilai Indonesia berada dalam posisi dilematis dalam situasi ini. Di satu sisi, Indonesia ingin kapal tankernya dapat melintas demi kepentingan nasional. Di sisi lain, langkah tersebut berisiko membuat Indonesia dianggap berpihak kepada Iran dan dipersepsikan sebagai lawan oleh Amerika Serikat.
Ia menjelaskan bahwa Iran kini mengelompokkan negara menjadi “hostile states” dan “non-hostile states” untuk menentukan kapal mana yang boleh melintas. Negara yang diizinkan antara lain Rusia, China, Pakistan, India, Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Sementara AS, Israel, dan Inggris masuk kategori musuh dan tidak mendapat akses.
“Repotnya bila negara yang dianggap teman oleh Iran akan dianggap musuh oleh AS,” kata Hikmahanto.
Keselamatan Awak Jadi Prioritas
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menegaskan bahwa koordinasi intensif dengan Kementerian Luar Negeri terus dilakukan, tidak hanya untuk mengamankan muatan energi, tetapi juga memprioritaskan keselamatan para kru kapal.
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah mulai mendiversifikasi sumber impor minyak mentah dari kawasan di luar Timur Tengah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Sepanjang 2025, Pertamina mengimpor 135,33 juta barel minyak mentah dengan sekitar 19 persen berasal dari Arab Saudi, sementara sisanya dari Afrika, Amerika Latin, AS, hingga Malaysia.
Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan bahwa pihaknya tengah menyelesaikan persiapan administratif dan operasional agar kedua kapal siap melintasi selat dengan aman.
“Prioritas kami tetap pada keselamatan seluruh awak kapal, serta keamanan kapal dan muatannya. Kami memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia agar proses ini dapat berjalan dengan baik,” ujar Baron.
