TIMIKA, GEMADIKA.com – Perlindungan warga sipil di Papua perlu dibangun melalui penguatan riset, advokasi, serta kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi dalam mewujudkan pembangunan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Bupati Mimika, Fransiskus Bakeyau, saat mewakili Bupati Mimika membuka Workshop Penguatan Riset, Advokasi, dan Pengembangan Jejaring Aktor Lokal dalam Perlindungan Warga Sipil Papua yang diselenggarakan oleh Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (25/6/2026).
Dalam sambutannya, Fransiskus menilai tema yang diangkat dalam workshop sangat relevan dengan kondisi Papua saat ini yang masih menghadapi berbagai tantangan pembangunan, dinamika sosial, serta kebutuhan untuk memperkuat perlindungan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang demokratis.
Menurutnya, riset yang berkualitas menjadi landasan penting dalam penyusunan kebijakan publik yang tepat sasaran.
“Riset yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Melalui riset yang baik, kita dapat memahami persoalan masyarakat secara objektif, mengidentifikasi kebutuhan yang sesungguhnya, serta merumuskan solusi yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa advokasi harus dijalankan secara konstruktif sebagai sarana memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, bukan sekadar menyampaikan aspirasi.
Menurut Fransiskus, advokasi juga harus mampu membangun dialog, mempererat kolaborasi, dan mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, ia menilai pengembangan jejaring aktor lokal menjadi faktor penting dalam mendukung pembangunan Papua. Jejaring tersebut melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, hingga komunitas pemuda.
“Kita harus melihat pentingnya pengembangan jejaring aktor lokal yang melibatkan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, kelompok perempuan, hingga komunitas pemuda,” jelasnya.
Fransiskus menegaskan bahwa pembangunan yang berkelanjutan tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata, melainkan membutuhkan sinergi seluruh elemen masyarakat.
“Dengan jejaring yang kuat, kita dapat saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi Papua saat ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa perlindungan warga sipil merupakan tanggung jawab bersama. Setiap warga negara berhak memperoleh rasa aman, perlindungan hukum, pelayanan publik yang layak, serta kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan peran aktif seluruh pihak melalui penguatan kapasitas, peningkatan kesadaran hukum, serta pengembangan ruang-ruang dialog yang inklusif dan partisipatif,” tegasnya.
Fransiskus berharap workshop yang digelar MPSI tidak hanya menjadi forum diskusi, tetapi juga mampu menghasilkan rekomendasi, strategi, serta langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara berkelanjutan dalam memperkuat perlindungan warga sipil dan demokrasi di Papua.
Ia menambahkan, Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak dalam mendukung program peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan masyarakat sipil, serta pembangunan yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan.
Di akhir sambutannya, Fransiskus mengapresiasi inisiatif MPSI yang telah menghadirkan ruang kolaborasi bagi para pemangku kepentingan untuk memperkuat kapasitas riset dan advokasi di Papua.
“Semoga kegiatan ini menghasilkan jejaring yang semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Papua, khususnya dalam mewujudkan perlindungan warga sipil, penguatan demokrasi, dan pembangunan yang berkeadilan,” pungkasnya.
