GEMADIKA.com – Sejak reformasi 1998, Indonesia mengalami perubahan besar dalam sistem politik dan ekonominya. Demokrasi yang diharapkan membawa kebebasan justru menciptakan tantangan baru, seperti korupsi yang semakin sistemik, dominasi oligarki, dan ketergantungan pada kepentingan asing.
Apakah Indonesia benar-benar merdeka? Ataukah kita sedang menghadapi bentuk penjajahan baru—tanpa senjata, tetapi melalui sistem ekonomi dan politik yang dikendalikan oleh segelintir elite dan kepentingan asing?
1. Korupsi yang Mengakar dalam Sistem
Reformasi seharusnya membawa transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Namun, berbagai kasus korupsi besar justru menunjukkan bahwa praktik ini masih mengakar kuat.
Menurut laporan Transparency International, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2024 masih stagnan di angka 34/100, menunjukkan bahwa korupsi tetap menjadi masalah serius. Korupsi bukan hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghambat pembangunan dan memperburuk ketimpangan sosial.
2. Dominasi Oligarki: Kekuasaan di Tangan Segelintir Elite
Oligarki politik dan ekonomi di Indonesia semakin menguat setelah reformasi. Dalam banyak kasus, kekuasaan politik dan ekonomi dikuasai oleh kelompok yang sama—keluarga elite, taipan bisnis, dan aktor politik yang memiliki akses ke sumber daya negara.
Menurut studi dari Jeffrey A. Winters, Indonesia adalah negara dengan “oligarki material yang kuat”, di mana kebijakan lebih banyak menguntungkan kelompok elite dibandingkan rakyat biasa. Hal ini terlihat dari kebijakan ekonomi yang lebih berpihak pada korporasi besar dibandingkan usaha kecil dan menengah (UMKM).
3. Jebakan Demokrasi Barat: Kebebasan atau Ketergantungan?
Sistem demokrasi yang diadopsi Indonesia banyak mengacu pada model negara-negara Barat. Namun, dalam praktiknya, demokrasi ini sering dimanfaatkan oleh kepentingan asing untuk menanamkan pengaruh mereka.
Banyak kebijakan strategis, seperti pengelolaan sumber daya alam dan investasi asing, lebih menguntungkan korporasi global dibandingkan rakyat Indonesia. Perjanjian perdagangan bebas dan investasi seringkali membawa keuntungan besar bagi negara-negara maju, sementara Indonesia hanya menjadi pasar dan sumber bahan baku.
Kesimpulan: Apakah Ini Bentuk Penjajahan Baru?
Meskipun Indonesia telah merdeka secara politik, masih ada tantangan besar dalam menjaga kedaulatan ekonomi dan politiknya. Korupsi, oligarki, dan ketergantungan pada kepentingan asing menjadi ancaman nyata yang harus dihadapi.
Untuk keluar dari “penjajahan tanpa senjata” ini, Indonesia perlu memperkuat transparansi pemerintahan, membatasi kekuasaan oligarki, serta mengembangkan kebijakan ekonomi yang berpihak pada rakyat. Jika tidak, kita hanya akan menjadi bangsa yang secara formal merdeka, tetapi tetap dikendalikan oleh kepentingan segelintir pihak.(redaksi)
