DELI SERDANG, GEMADIKA.com – Polemik pengelolaan dana desa kembali mencuat di Desa Cinta Rakyat, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Sorotan tajam datang dari Junaedi Daulay, tokoh pemuda sekaligus Pimpinan Redaksi Tubinnnew.com, yang mengecam keras tindakan Kepala Desa yang dinilai tidak transparan dan cenderung menekan masyarakat, Minggu ,(8/6/2025).
Kemarahan Junaedi dipicu oleh laporan bahwa kepala desa telah memerintahkan sejumlah kepala dusun untuk mendatangi rumah warga secara door to door, dengan tujuan meminta klarifikasi terkait tanda tangan warga dalam surat pengaduan yang telah dikirimkan ke Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Deli Serdang.
“Hormati suara dan hak warga! Bukan dengan cara mendatangi rumah warga dan menggunakan dalih tanda tangan palsu. Kepala desa seharusnya merespons surat kami dengan musyawarah terbuka, bukan menebar ancaman,”tegas Junaedi dalam pernyataan resminya pada Minggu (8/6/2025).
Menurutnya, respons kepala desa justru memperkeruh suasana dan menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat. Ia menilai tindakan tersebut bukan hanya tidak etis, tetapi juga mencerminkan kepemimpinan yang buruk dalam menyikapi kritik publik.
“Kami hanya menuntut bukti nyata soal pengelolaan anggaran. Jika memang tidak ada penyimpangan, mengapa takut membuka data secara publik?” tambahnya.
Lebih lanjut, Junaedi mendesak Dinas PMD Deli Serdang agar segera menindaklanjuti laporan masyarakat. Ia menyebut, hingga kini tidak ada itikad baik dari kepala desa untuk berdialog terbuka.
“Jangan biarkan masyarakat terus diteror oleh sikap arogan pejabat desa. Sudah saatnya ada perubahan. Dana desa adalah hak rakyat, bukan milik pribadi,”tutup Junaedi.
Junaedi juga menyampaikan keresahannya terhadap dugaan bahwa kepala desa tengah berada dalam tekanan, baik karena
“titipan” dari aparat penegak hukum (APH) atau karena dana desa sudah terlanjur digunakan untuk kepentingan pribadi.
“Kita pingin melihat tindakan Tegas Bupati Deli Serdang terkait dana desa apakah kepala desa kami jadi korban banyak titipan dari APH atau adanya dana desa terlanjur digunakan kepala desa demi kepentingan pribadi,” Tanya Junaedi.
Situasi ini kini tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial dan menyita perhatian masyarakat luas. Banyak pihak berharap, kejadian ini menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam hal transparansi dan partisipasi publik.(tim)
