JAKARTA, GEMADIKA.com – Bayar kopi pakai QRIS, beli tiket kereta pakai kartu debit, belanja di minimarket cukup tap ponsel. Pemandangan ini kini jadi keseharian di kota-kota besar Indonesia. Uang kertas dan koin perlahan mulai jarang terlihat di meja kasir, digantikan layar ponsel yang memindai kode QR dalam hitungan detik.
Bagi anak muda yang sudah akrab dengan aplikasi dompet digital, ini bukan masalah. Tapi bagi orangtua dan lansia yang masih terbiasa membawa uang tunai di dompet? Ceritanya beda. Mereka mulai kebingungan saat menemukan gerai atau toko yang menerapkan sistem “cashless only” alias hanya terima pembayaran non-tunai.
Yang bikin dilema, ini bukan cuma soal darurat atau kebutuhan mendesak. Kadang kejadiannya sederhana: cuma mau beli minuman atau jajan setelah perjalanan jauh, tapi uang cash ditolak. Di sinilah muncul pertanyaan: apakah transformasi digital sudah berjalan terlalu cepat, meninggalkan sebagian masyarakat yang belum siap?
QRIS Memang Efisien, Tapi…
Tidak bisa dipungkiri, kehadiran QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) membawa angin segar dalam dunia transaksi. Sistem pembayaran yang menyatukan berbagai platform e-wallet ini memang dirancang untuk mempermudah hidup: prosesnya cepat, lebih aman, dan minim risiko.
Pengamat ekonomi Tauhid Ahmad menjelaskan, QRIS mampu mengurangi berbagai masalah yang melekat pada uang tunai, mulai dari risiko kehilangan hingga uang palsu.
“Ya kalau keamanan kan ada risiko ya. Kalau katakanlah ada recehan, ada uang kehilangan kalau tunai ya. Baik secara sengaja maupun tidak sengaja, QRIS itu kan mengurangi itu,” ujar Tauhid saat dihubungi Selasa (23/12/2025).
Dari sisi pelaku usaha, pembayaran digital juga lebih menguntungkan. Tidak ada lagi drama salah hitung kembalian, tidak perlu repot tukar uang receh, dan semua transaksi tercatat otomatis. Perusahaan besar bahkan bisa menghemat biaya karena tidak perlu menyewa jasa pihak ketiga untuk mengelola uang tunai.
“Apalagi katakanlah kita ada efisiensi. Kalau uang tunai kan ada risiko salah hitung, uang palsu dan sebagainya termasuk biaya untuk menukar,” tambah Tauhid.
Indonesia Masih di Masa Transisi
Tapi tunggu dulu. Di balik gemerlap digitalisasi, realitas Indonesia bercerita lain. Tidak semua orang punya ponsel pintar. Tidak semua yang punya ponsel pintar paham cara pakai aplikasi pembayaran. Dan yang paling penting: uang tunai masih alat pembayaran sah yang diakui negara.
“Tapi memang kita ini kan masa transisi. Sehingga bagi sebagian masyarakat apalagi case-nya banyak orang yang tidak paham digital,” kata Tauhid.
Literasi digital yang belum merata jadi batu sandungan terbesar. Bukan cuma lansia, tapi juga masyarakat yang kesehariannya memang tidak bergantung pada teknologi. Bayangkan orangtua Anda yang biasa belanja di pasar tradisional tiba-tiba harus scan QR code—pasti butuh waktu untuk adaptasi.
“Kelompok yang milenial dan sebagainya. Sangat sulit, apalagi tidak semuanya membawa handphone dan sebagainya yang ada di handphone. Nah, ini kan repot,” ujarnya.
Solusi: Jangan Hapus Opsi Tunai
Lalu apa solusinya? Tauhid punya saran sederhana tapi masuk akal: kombinasikan QRIS dengan uang tunai. Jadikan QRIS sebagai metode utama, tapi jangan hilangkan opsi pembayaran cash sepenuhnya.
“Tentu harus tetap menyediakan, jadi misalnya utamanya QRIS tetapi tetap menyediakan transaksi tunai,” katanya tegas.
Menurutnya, selama uang tunai masih sah secara hukum, pelaku usaha tidak boleh menolak pembayaran cash. Boleh dibatasi, tapi jangan dihapus total.
“Walaupun mungkin harus dibatasi sebisa mungkin begitu. QRIS tapi tidak boleh menolak kalau ada orang yang bayar tunai,” ujar Tauhid.
Yang jadi kunci adalah memahami karakteristik konsumen. Kalau tempatnya sering dikunjungi anak muda, mungkin cashless only bisa diterapkan. Tapi kalau lokasinya fasilitas publik seperti stasiun atau terminal yang dipakai semua kalangan? Opsi tunai wajib ada.
“Kalau masih ada orang tua atau orang-orang yang memang tidak paham teknologi itu bisa dibelakukan untuk opsi uang tunai itu ya,” ucap Tauhid.
“Sementara kalau memang lebih sering anak muda, ya bisa cashless only. Saya kira nggak ada masalah ya. Kan dua-duanya sama-sama sah gitu, diakui oleh undang-undang dan negara jadi tidak boleh dihalangi,” tambahnya.
50 Juta Orang Belum Punya Rekening
Fakta mengejutkan: masih ada puluhan juta orang Indonesia yang belum memiliki rekening bank. Padahal, QRIS tetap terhubung dengan sistem perbankan.
“Dan kita ingat, masih banyak sekitar sekitar 50 juta orang atau berapa juta yang belum punya nomor rekening. QRIS kan ada nomor rekening,” ujar Tauhid.
Karena itu, edukasi jadi kunci utama dalam jangka pendek. Pemerintah, OJK, Bank Indonesia, hingga Kementerian Komunikasi dan Digital perlu turun tangan melakukan sosialisasi agar masyarakat tidak merasa dipaksa mengikuti arus digitalisasi.
“Saya kira tetap perlu edukasi oleh platform oleh OJK ya. Kemudian juga oleh Komdigi dan sebagainya termasuk oleh Bank Indonesia. Jadi enggak boleh dipaksa begitu ya,” katanya.
Tauhid juga menyarankan pemerintah membuat regulasi yang mewajibkan pelaku usaha tetap menyediakan opsi tunai, meski dalam porsi terbatas.
“Saya kira kan pilihan memang diberikan kepada pelaku usaha ya. Tetapi menurut saya di regulasi itu pelaku usaha tetap harus menyediakan tapi persentasenya lebih kecil aja,” ujarnya.
Kapan Indonesia bisa sepenuhnya cashless? Menurut Tauhid, prosesnya masih panjang mengingat luasnya wilayah dan keberagaman masyarakat Indonesia.
“Kalau konteksnya Indonesia yang luas dan beragam masyarakatnya panjang. Lebih dari 5 tahun,” katanya.
Pengamat Lain: UMKM Jangan Dipaksa
Pengamat ekonomi lain, Ida Ruwaida, senada dengan Tauhid. Menurutnya, kebijakan pembayaran non-tunai harus mempertimbangkan kesiapan infrastruktur dan kondisi sosial, bukan sekadar ikut-ikutan tren digitalisasi.
“QRIS selayaknya tidak diberlakukan sebagai alat pembayaran tunggal, khususnya pada pelaku usaha mikro kecil, apalagi yang belum melek digital,” kata Ida.
Cerita dari Lapangan: Orangtua Masih Nyaman Pakai Cash
Indah, salah satu warga Jakarta, menceritakan pengalaman orangtuanya yang masih mengandalkan uang tunai untuk semua keperluan sehari-hari. Dari belanja sayur sampai beli jajan, semuanya pakai cash.
“Iya, masih pakai uang tunai. Dari belanja sampai jajan, namanya orangtua lebih nyaman pakai cash karena sudah terbiasa,” ujar Indah.
Meski orangtuanya punya ponsel pintar, penggunaannya terbatas. Paling cuma buat telepon atau WhatsApp, belum sampai ke aplikasi pembayaran digital.
“Punya HP, tapi pemakaiannya kan terbatas. Biasanya cuma buat telepon atau buat WA saja. Kalau untuk aplikasi pembayaran digital, mereka belum paham dan enggak terbiasa pakai,” katanya.
Menurut Indah, kebijakan cashless only belum sepenuhnya mempertimbangkan kenyamanan lansia. Banyak orangtua yang belum siap tapi seolah dipaksa menyesuaikan diri.
“Menurut saya belum sepenuhnya. Masih banyak orang tua yang belum siap, tapi seolah-olah dipaksa ikut sistem yang mereka enggak pahami,” ucap Indah.
Yang dibutuhkan orangtua bukan cuma pendampingan atau edukasi teknologi, tapi keberadaan pilihan yang adil dan fleksibel.
“Yang paling dibutuhkan tetap opsi pembayaran tunai. Bukan berarti menolak QRIS, tapi jangan sampai cash dihilangkan total,” tegas Indah.
