JAKARTA, GEMADIKA.com – Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) digelar Divisi Humas Polri Bahas Strategi Polri Pengamanan (Pemilihan Kepala Daerah () 2024 bekerja sama dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas), Selasa (10/9/2024).
Salahsatu narasmuber yang hadir yaitu Karodalops Sops Polri BrigJen Pol Endi Sutendi menjelaskan dalam paparannya mengenai dasar hukum Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang tertuang pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.
Perserta hadir dalam kegiatan Divisi Humas Polri RI Bakohumas merupakan para anggota Bakohumas yang berasal dari Humas Pemerintah di Kementerian dan Lembaga.
Menurut BrigjenPol Endi, Pilkada tahun 2024 bisa dikatakan berjalan baik, jika telah memenuhi tiga indikator keberhasilan.
“Ada tiga indikator keberhasilan pilkada tahun ini pertama berlangsung aman dan lancar sesuai aturan yang berlaku. Kedua partisipan yang tinggi, dan yang terakhir adalah tidak terjadinya konflik yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa,” ungkapnya saat menjadi narasumber FGD di Hotel Grand Kemang, Jalan Kemang Raya No.2 H, Bangka, Jakarta.
Lebih lanjut, kata BrijenPol Endi mengungkapkan, “Khususnya konflik kekerasan dan pemerintahan di pusat maupun daerah tetap berjalan lancar baik,” ujarnya.
Sementara itu, ada narasumber lain yang ikut memaparkan materi yakni Direktur Komunikasi PT. Indonesia Indicator yang sekaligus menjadi Penasehat Ahli Kapolri Bidang Media Sosial Rustika Herlambang menjelaskan mengenai Framing Media Dalam Pilkada.
Rustika menjelaskan bahwa media merupakan salah satu sumber informasi utama bagi masyarakat yang berperan besar dalam pembentukan opini publik dan mempengaruhi pandangan dan sikap masyarakat terhadap berbagai isu.
“Pada situasi Pilkada kita harus memasang target misalnya Gen Z. apa yang harus dilakukan? kita harus eksploitasi data melalui media sosial. dari sana kita akan mengetahui karakter generasi tersebut, dari situ kita dapat membuat cerita inspiratif yang emosional,” ujarnya.
Disisi lain, Associate Professor Politeknik STIA LAN Jakarta/Senior Researcher Populi Center Ratri Istania juga menjelaskan mengenai Literasi Digital Dalam Menyikapi Dinamika Pilkada yang terjadi saat ini.
Pihaknya berpendapat bahwa saat ini Artificial Intelligent (AI) pertama kalinya diterapkan secara masif khususnya politik Indonesia. Beberapa penggunaan generative AI dalam kampanye pilkada yang dilakukan adalah konsultan politik digital.
“Teknologi berkembang sangat pesat, disini peran Polri harus dapat melek pada literasi media dan pengawasan AI. Saya harap saat ini Polri sudah mulai mitigasi terhadap ancaman teknologi digital khususnya terhadap keamanan informatif. Beberapa cara yang dapat ditempuh yaitu dengan berkolaborasi antara Polri, lembaga pemilu, komunitas penggiat literasi digital dan anti-hoax,” ujarnya. (Reza Ori)
