MEDAN, GEMADIKA.com – Pemerintah Indonesia mengintensifkan sinergi pusat-daerah dalam upaya pengendalian inflasi pangan yang menjadi salah satu ancaman stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah berbagai tekanan ekonomi global, penyerapan anggaran daerah yang rendah menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi wilayah Sumatera, Kamis (24/4/2025).
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Restuardy Daud, mengungkapkan bahwa meskipun inflasi nasional pasca Lebaran terkendali, tantangan pengendalian inflasi pangan masih kompleks baik dari faktor eksternal maupun internal.
“Kami mengapresiasi langkah konkret yang telah diambil oleh TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah), seperti subsidi transportasi dan kebijakan diskon listrik, yang turut membantu menstabilkan inflasi secara nasional,” kata Restuardy dalam acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dan Rapat Koordinasi TPIP-TPID Wilayah Sumatera.
Penyerapan Anggaran di Bawah Target
Data terbaru dari Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI per 8 April 2025 menunjukkan kondisi mengkhawatirkan, dimana realisasi anggaran daerah baru mencapai 12 persen dengan pelaksanaan belanja hanya sebesar 7,7 persen. Kondisi ini dianggap dapat menghambat efektivitas kebijakan pengendalian inflasi.
“Kami meminta pemerintah daerah untuk mempercepat penyerapan anggaran. Penyerapan yang lambat bisa menghambat pengendalian inflasi dan berisiko memperburuk kondisi ekonomi daerah,” tegasnya.
Kolaborasi Multi-Sektor Hadapi Tantangan
GNPIP 2025 yang diselenggarakan Bank Indonesia di Aula Utama Kantor Gubernur Sumatera Utara dihadiri oleh berbagai institusi strategis, termasuk Bank Indonesia, Badan Pangan Nasional, Kemenko Pangan, dan Badan Gizi Nasional, serta perwakilan TPID dari seluruh wilayah Sumatera.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen bersama dari seluruh kepala daerah di wilayah Sumatera untuk menjalankan kebijakan pengendalian inflasi secara terkoordinasi, dengan fokus utama pada stabilisasi harga komoditas volatile food yang sering menjadi penyumbang utama inflasi.
Melalui kolaborasi yang intensif ini, pemerintah berharap dapat menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan sebagai kebutuhan dasar masyarakat di tengah dinamika ekonomi yang fluktuatif.
Strategi Komprehensif
Pengendalian inflasi pangan kini tak hanya bertumpu pada kebijakan moneter, tetapi juga melibatkan intervensi langsung seperti operasi pasar, perbaikan rantai distribusi, hingga pengembangan sistem informasi harga pangan yang terintegrasi.
Restuardy menekankan bahwa koordinasi pusat-daerah yang efektif merupakan instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memastikan kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai tantangan. (Selamet)
