BANDA ACEH, GEMADIKA.com – Bupati Nagan Raya, Dr. TR Keumangan, turut menghadiri kegiatan penting tahunan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2026 serta Forum Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) Tahun 2025–2029. Kegiatan strategis ini berlangsung di Anjong Mon Mata, kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Banda Aceh. Kamis, (15/5/2025).
Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur (Wagub) Aceh, Fadhlullah, dan dihadiri oleh berbagai elemen penting mulai dari pejabat kementerian, anggota DPR/DPD RI dari Aceh, Forkopimda, hingga kepala daerah dari seluruh kabupaten/kota se-Aceh.
Dalam sambutannya, Wagub Fadhlullah menyampaikan bahwa Pemerintah Aceh akan membentuk enam Task Force (gugus tugas) sebagai strategi percepatan pelaksanaan program pembangunan, dengan pendekatan yang lebih progresif, tidak sekadar business as usual.
“Task Force ini meliputi Pengetasan Kemiskinan dan Stunting, Penguatan Birokrasi dan Good Governance, Percepatan Investasi dan Industri, Kemandirian Pangan serta Pengurangan Defisit Antar Daerah,” jelas Fadhlullah.
“Kemudian, juga akan dibentuk Task Force Pengembangan Pariwisata Halal serta Task Force Kemandirian Fiskal Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi,” tambahnya.
Wagub juga menegaskan pentingnya peran wakil rakyat dari Aceh di tingkat nasional dalam memperjuangkan proyek strategis untuk wilayah tersebut.
“Kami berharap anggota DPR dan DPD RI yang mewakili Aceh agar ikut memperjuangkan hak Aceh di tingkat nasional,” harap Fadhlullah.
Ia juga menyoroti bahwa ketergantungan Aceh pada dana transfer pusat masih sangat tinggi, sehingga sangat penting agar revisi UU Pemerintah Aceh (UUPA) terkait perpanjangan dana Otsus segera disahkan oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat.
Sementara itu, Bupati Nagan Raya, Dr. TR Keumangan, yang akrab disapa TRK, menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya forum seperti Musrenbang dan konsultasi publik dalam proses perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan daerah.
“Musrenbang RKPA dan Forum Konsultasi Publik RPJMA adalah ruang penting untuk menyampaikan usulan, masukan, serta memperkuat sinkronisasi program antara pemerintah kabupaten/kota dan provinsi,” sebut TRK.
Ia menegaskan bahwa Pemkab Nagan Raya berkepentingan agar arah pembangunan Aceh ke depan sejalan dengan aspirasi masyarakat di wilayahnya, terutama dalam penguatan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
“Khususnya dalam bidang infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, serta peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal,” ujar TRK usai kegiatan.
Kegiatan strategis ini diikuti oleh ratusan peserta, terdiri dari unsur kementerian/lembaga pusat, anggota DPR dan DPD RI asal Aceh, Forkopimda Aceh, para Bupati/Wali Kota, Ketua Komisi DPRA, Kepala SKPA, Kepala Bappeda se-Aceh, akademisi, sektor perbankan, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga tokoh masyarakat.
Musrenbang dan Forum Konsultasi Publik RPJMA tahun ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Aceh yang lebih inklusif dan berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan dan tantangan daerah ke depan.
(Rahmat P Ritonga)
