JAKARTA, GEMADIKA.com – Dalam kunjungan kerjanya ke Ibu Kota, Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Mayjen TNI (Purn) Salim S Mengga, menyambangi Kantor Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Jakarta Pusat, Jum’at (2/5/2025).
Kunjungan ini menjadi yang pertama kalinya sejak dirinya menjabat sebagai orang nomor dua di Provinsi Sulbar.
Dalam kunjungan tersebut, Salim S Mengga menegaskan pentingnya penggunaan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya kendaraan dinas, secara tepat sesuai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.
“Seluruh kendaraan dinas yang ada di Badan Penghubung Pemprov Sulbar semuanya harus diperiksa secara fisik,” ungkap Salim saat meninjau langsung kondisi kendaraan di halaman kantor.
Ia juga memastikan bahwa semua kendaraan yang tercatat dalam administrasi benar-benar berada di lokasi dan digunakan sesuai peruntukannya. Tak hanya itu, Salim juga memerintahkan agar seluruh pegawai yang memanfaatkan kendaraan dinas bertanggung jawab secara penuh dan turut mendampingi proses pemeriksaan fisik kendaraan.
Sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, Salim meminta agar seluruh dokumen pendukung disiapkan secara lengkap, seperti:
• Daftar Kendaraan Dinas
• STNK asli
• Surat Keputusan Pemakai Kendaraan
• Bukti pembayaran pajak kendaraan terakhir
Kepala Badan Penghubung Pemprov Sulbar, Hj. Gemilang Sukma Mutiara Maryani, menyampaikan bahwa kunjungan Wakil Gubernur membawa angin segar dalam pengelolaan aset, serta memberikan arahan strategis untuk tertib administrasi dan pemanfaatan kendaraan dinas secara maksimal.
Ia menjelaskan bahwa saat ini Badan Penghubung mengoperasikan 10 unit kendaraan roda dua dan 10 unit kendaraan roda empat, yang difungsikan untuk operasional dan mendukung kelancaran tugas-tugas kedinasan pimpinan provinsi saat berada di Jakarta dan wilayah sekitarnya.
Namun demikian, pihaknya juga menghadapi kendala terkait empat unit kendaraan yang sedang dalam proses lelang. Kendaraan tersebut masih berada di Mamuju dan belum bisa ditindaklanjuti akibat hambatan administratif.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur memberikan solusi strategis agar proses lelang dapat segera dituntaskan. Pasalnya, keempat kendaraan tersebut sudah tidak produktif namun masih membebani anggaran untuk sewa lahan parkir setiap tahunnya.
(Antyka)
