MEDAN, GEMADIKA.com – Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumatera Utara melalui Badan Pimpinan Daerah (BPD) menggelar Forum Diskusi Terbuka bertajuk “Strategi dan Inovasi dalam Menjaga dan Meningkatkan Kembali Stabilitas Iklim Usaha Perhotelan di Sumatera Utara”. Kegiatan ini berlangsung di Grand Kanaya Hotel, Medan, pada Jumat (20/6/2025).
Dalam paparannya, Ketua PHRI Sumut, Denny S. Wardhana, menyoroti dampak serius dari kebijakan efisiensi yang diterapkan dalam beberapa waktu terakhir. Menurutnya, efisiensi tidak hanya memengaruhi tingkat hunian hotel dan pengurangan tenaga kerja, tetapi juga berdampak pada sektor hulu, termasuk pelaku UMKM yang memasok bahan baku makanan ke hotel dan restoran.
“Efisiensi bukan hanya berdampak pada okupansi hunian hotel dan pengurangan karyawan, tapi juga pada pembelian bahan baku makanan yang melibatkan UMKM,” jelas Denny.
Ia menambahkan, sebelum adanya kebijakan efisiensi, tingkat hunian hotel pada semester kedua biasanya mencapai 70 persen. Namun kini, angka tersebut merosot drastis hingga di bawah 50 persen, bahkan menyentuh angka 30 persen. Kondisi ini dinilai sangat memberatkan pelaku usaha perhotelan, khususnya di Medan, yang selama ini bergantung pada kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE).
“Bukan bermaksud ingin bermewah-mewahan, tapi Kota Medan masih sangat bergantung pada MICE,” ungkapnya.
Forum ini dihadiri sekitar 150 peserta dari berbagai unsur, termasuk perwakilan pemerintah daerah. Hadir pula Sekretaris Dinas Pariwisata Kota Medan, Adryanta Putra Ginting, S.S, serta Kepala Tim Produktivitas Tenaga Kerja dan Pemagangan Instruktur Muda Disnaker Kota Medan, Arianto Imam Sitompul.
Dalam kesempatan itu, PHRI juga menyerahkan bantuan kepada 200 pekerja terdampak efisiensi. Mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) diharapkan dapat dipanggil kembali atau mendapatkan solusi pelatihan keterampilan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) secara gratis.
Adryanta Putra Ginting menyampaikan bahwa sektor perhotelan menjadi salah satu yang paling terdampak akibat kebijakan pembatasan kegiatan di hotel, seperti larangan sosialisasi dan forum diskusi. Hal ini berimbas langsung pada menurunnya tingkat hunian dan aktivitas MICE.
“Untuk meningkatkan okupansi, Dispar Medan telah menyelenggarakan sejumlah event seperti Gelar Melayu Serumpun. Ke depan, juga akan digelar car free night agar menarik wisatawan dari dalam dan luar kota untuk menginap di hotel-hotel sekitar Kesawan,” terangnya.
Ia menambahkan, Pemko Medan juga berencana membuat lebih banyak kegiatan di kawasan wisata seperti Kesawan dan Warenhuis untuk mendorong pemulihan sektor perhotelan. Diharapkan, dengan kembali dibukanya kegiatan di hotel tahun depan, tingkat okupansi bisa kembali meningkat.
Sementara itu, Arianto Imam Sitompul dari Disnaker Kota Medan mengungkapkan, para pekerja yang terkena PHK kerap mengalami kesulitan mencari pekerjaan baru akibat keterbatasan keterampilan dan kurangnya informasi lowongan kerja.
“Para karyawan yang terdampak bisa memanfaatkan fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Mereka juga bisa mengakses aplikasi atau website Siduta untuk memilih jenis pelatihan serta melihat informasi lowongan kerja yang tersedia,” jelasnya.
Forum ini menjadi ruang penting bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan langkah-langkah konkret dalam menjaga keberlanjutan industri perhotelan yang turut menopang perekonomian daerah, termasuk sektor UMKM dan tenaga kerja. (Selamet)
