JAKARTA, GEMADIKA.com – Ketua DPR RI Puan Maharani angkat suara terkait kekacauan yang kembali terjadi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026. Dalam beberapa hari terakhir, gelombang protes dari masyarakat bermunculan di berbagai daerah, menyoroti buruknya sistem dan lemahnya pengawasan dalam proses penerimaan peserta didik.
Sejumlah persoalan klasik kembali mencuat, mulai dari antrian panjang orang tua sejak dini hari, error sistem digital, hingga dugaan praktik pungutan liar (pungli) di berbagai satuan pendidikan. Polemik ini menuai kritik luas dari publik karena dinilai terus berulang tanpa solusi konkret dari pemerintah.
“Ini bukan masalah baru. Setiap tahun selalu muncul masalah yang sama: sistem digital yang tidak siap, kebijakan zonasi yang rancu, hingga praktik-praktik pungli yang merugikan rakyat. Ini tanda bahwa tata kelola pendidikan kita masih jauh dari kata beres,” tegas Puan dalam keterangan persnya, Jumat (20/6/2025).
Koordinasi Lemah, Pemerintah Diminta Tidak Anggap Biasa
Politisi PDI Perjuangan tersebut menyoroti lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menyiapkan infrastruktur teknologi serta regulasi teknis pelaksanaan SPMB. Ia menekankan bahwa kekacauan tahunan ini tidak bisa terus dinormalisasi sebagai masalah musiman.
“Anak-anak kita, masa depan bangsa, tidak boleh menjadi korban dari sistem yang tidak profesional. Pemerintah harus hadir memberikan kepastian, bukan malah membiarkan rakyat stres tiap kali mendaftar sekolah,” tegasnya.
DPR Diminta Evaluasi Menyeluruh
Puan juga mendorong Komisi X DPR RI yang membidangi urusan pendidikan untuk segera memanggil pihak terkait, termasuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), guna melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem SPMB.
Selama sepekan terakhir, keluhan masyarakat membanjiri media sosial dan kanal pengaduan publik, mulai dari server error, data siswa tidak terbaca, hingga dugaan adanya praktik “jalur belakang” yang menyalahgunakan sistem zonasi.
Reformasi Digital dan Manajerial Jadi Tuntutan
Puan menegaskan bahwa momentum kegaduhan SPMB tahun ini harus dijadikan titik balik untuk melakukan reformasi serius, baik secara digital maupun manajerial, dalam tata kelola pendidikan nasional.
“Kita tidak boleh terus terjebak dalam lingkaran masalah yang sama tiap tahun. Reformasi sistem SPMB adalah pintu masuk untuk membenahi dunia pendidikan secara menyeluruh,” tutupnya.
(redaksi)
