MAMUJU, GEMADIKA.com – Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S Mengga, mengajak seluruh perawat di wilayahnya untuk mengambil peran lebih aktif dalam menyikapi berbagai isu strategis yang tengah dihadapi daerah, seperti penanganan stunting dan pengentasan kemiskinan.
Ajakan itu disampaikan Salim usai menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Sulawesi Barat periode 2024–2029 yang berlangsung di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Kamis, 12 Juni 2025.
“Ke depan untuk menurunkan angka stunting itu saya memang melibatkan para perawat. Bahkan di sekolah-sekolah perawat yang ada di Sulbar itu saya libatkan. Terutama mereka yang berada di semester akhir,” ujar Salim.
Salim menekankan bahwa keberadaan perawat yang tersebar hingga ke pelosok desa merupakan potensi besar dalam mendukung berbagai program pemerintah. Keberadaan mereka di puskesmas, pustu, dan posyandu dinilai sangat strategis dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar, khususnya bagi balita dan ibu hamil.
“Karena perawat-perawat kita ini kan ada sampai ke ujung. Tiap puskesmas ada, bahkan Pustu ada. Anak-anak balita juga ada di situ. Kita butuh perawat,” ucapnya.
Lebih lanjut, Wagub Sulbar itu juga mendorong agar pengurus baru PPNI tidak hanya fokus pada roda organisasi semata, melainkan harus mampu membangun sinergi dengan berbagai pihak, baik lintas instansi maupun masyarakat.
“Harapan kita, ke pengurus baru, jangan hanya membentuk organisasi. Tapi juga melakukan pembinaan terhadap organisasi, kerja sama dengan institusi lain,” tuturnya.
Salim berharap, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dapat menjadi kunci keberhasilan organisasi profesi perawat dalam memberikan kontribusi nyata di masyarakat, terlebih dalam mendukung program prioritas daerah.
Soroti Ketidakadilan dalam Pengangkatan Honorer
Dalam kesempatan itu, Salim juga menyinggung persoalan yang selama ini menjadi keluhan banyak tenaga honorer, terutama terkait proses pengangkatan menjadi ASN. Ia mengungkapkan telah menerima banyak aduan dari honorer yang merasa diperlakukan tidak adil.
“Saya kira itu keluhan wajar, orang mengeluh seperti itu karena memang ada aroma ketidakadilan di dalam. Dia sudah honorer 5 tahun, 8 tahun, ada pengangkatan baru, yang baru dua tahun yang diangkat duluan. Yang 8 tahun ini tidak terangkat-terangkat,” ungkapnya.
Untuk menjawab persoalan tersebut, Salim menyatakan telah mengambil langkah konkret dengan menyiapkan surat edaran guna memastikan bahwa tenaga honorer lama harus diprioritaskan.
“K2 yang sudah mengabdi 20 tahun itu harus jadi prioritas. Jadi mereka yang lebih lama, kalau ada pengangkatan baru, mereka dulu diselesaikan,” tegas Salim.
(Antyka)
